KPU Bisa Tetapkan Caleg Terpilih Pascaputusan Dismissal MK
Komisioner KPU Hasyim Asyari. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah bisa menetapkan calon anggota legislatif terpilih di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan beberapa perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2019 tak dilanjutkan ke tahap pembuktian (putusan dismissal).
"Bila sudah ada putusan dismissal dan perkara tidak dilanjut, KPU provinsi, kabupaten/kota dalam perkara tersebut dapat melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya, yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih," kata Komsioner KPU Hasyim Asyari di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019. .
Hasyim mengatakan putusan dismissal bisa menjadi dasar hukum penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Bagi perkara yang diputus dismissal berarti permohonan tak lanjut ke tahap pembuktian dan itu sudah merupakan putusan akhir.
Pada perkara yang berlanjut, menurut Hasyim, ada beberapa kemungkinan yang akan diambil MK. Pertama, MK akan mengeluarkan putusan sela. Amar putusan sela bisa berupa pemungutan suara ulang (PSU), hitung ulang, atau rekap ulang.
Kedua, MK akan mengeluarkan putusan akhir menolak permohonan. Ini artinya pokok perkara sudah diperiksa dalam proses pembuktian, namun hakim menilai dalil pemohon tidak terbukti sehingga permohonan ditolak. Kemungkinan ketiga, MK akan mengeluarkan putusan akhir yang menerima permohonan pemohon.
"Sementara bagi perkara yang tidak dibacakan, apakah masuk kategori dismissal atau lanjut ke pembuktian, akan ikut dibacakan dalam putusan akhir dengan kategori permohonan tidak dapat diterima, karena alasan aspek formal hukum acara. Perkara jenis ini tidak termasuk yang ikut dalam sidang pembuktian," jelas Hasyim.
Baca: 58 Perkara PHPU Legislatif Kandas di MK
Hasyim meminta jajaran di daerah yang perkaranya tak dilanjutkan untuk memasukkan klausul mengenai putusan dismissal dalam bagian pertimbangan di Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih. Hal ini guna memperkuat legalitas dari SK tersebut.
"Karena putusan dismissal sudah bisa jadi sumber hukum bagi kegiatan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih," tutur Hasyim.
Sebanyak 58 permohonan PHPU Legislatif kandas di MK. Sementara itu, 122 perkara lain dilanjutkan ke tahap pembuktian dan 80 perkara diumumkan nasibnya di putusan akhir.
"Untuk perkara selain dan selebihnya yang tidak dinyatakan dismissal serta yang tidak dinyatakan lanjut pada sidang pembuktian agar menunggu panggilan sidang dari Mahkamah untuk sidang pengucapan putusan," kata hakim konstitusi Aswanto di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Bila sudah ada putusan dismissal dan perkara tidak dilanjut, KPU provinsi, kabupaten/kota dalam perkara tersebut dapat melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya, yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih," kata Komsioner KPU Hasyim Asyari di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019. .
Hasyim mengatakan putusan dismissal bisa menjadi dasar hukum penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Bagi perkara yang diputus dismissal berarti permohonan tak lanjut ke tahap pembuktian dan itu sudah merupakan putusan akhir.
Pada perkara yang berlanjut, menurut Hasyim, ada beberapa kemungkinan yang akan diambil MK. Pertama, MK akan mengeluarkan putusan sela. Amar putusan sela bisa berupa pemungutan suara ulang (PSU), hitung ulang, atau rekap ulang.
Kedua, MK akan mengeluarkan putusan akhir menolak permohonan. Ini artinya pokok perkara sudah diperiksa dalam proses pembuktian, namun hakim menilai dalil pemohon tidak terbukti sehingga permohonan ditolak. Kemungkinan ketiga, MK akan mengeluarkan putusan akhir yang menerima permohonan pemohon.
"Sementara bagi perkara yang tidak dibacakan, apakah masuk kategori dismissal atau lanjut ke pembuktian, akan ikut dibacakan dalam putusan akhir dengan kategori permohonan tidak dapat diterima, karena alasan aspek formal hukum acara. Perkara jenis ini tidak termasuk yang ikut dalam sidang pembuktian," jelas Hasyim.
Baca: 58 Perkara PHPU Legislatif Kandas di MK
Hasyim meminta jajaran di daerah yang perkaranya tak dilanjutkan untuk memasukkan klausul mengenai putusan dismissal dalam bagian pertimbangan di Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih. Hal ini guna memperkuat legalitas dari SK tersebut.
"Karena putusan dismissal sudah bisa jadi sumber hukum bagi kegiatan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih," tutur Hasyim.
Sebanyak 58 permohonan PHPU Legislatif kandas di MK. Sementara itu, 122 perkara lain dilanjutkan ke tahap pembuktian dan 80 perkara diumumkan nasibnya di putusan akhir.
"Untuk perkara selain dan selebihnya yang tidak dinyatakan dismissal serta yang tidak dinyatakan lanjut pada sidang pembuktian agar menunggu panggilan sidang dari Mahkamah untuk sidang pengucapan putusan," kata hakim konstitusi Aswanto di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
