Hakim MK Ancam Usir Caleg PKB
Ilustrasi sidang pileg di MK - Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo. Caleg
Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengancam mengusir calon anggota legislatif DPRD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahmuddin Nasution dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU). Hakim meradang lantaran Mahmuddin tak mengindahkan instruksi mereka.
Perdebatan ini berawal ketika sidang di Panel I akan dimulai. Saat itu, Mahmuddin yang merupakan caleg DPRD PKB Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Tapanuli Selatan meminta waktu menyampaikan protes terkait kuasa hukum yang mewakilinya dalam PHPU.
Mahmuddin keberatan diwakili oleh Syarif Hidayatullah, kuasa hukum PKB. Dia sudah menunjuk kuasa hukum lain.
"Saya tidak pernah memberikan kuasa terhadap saudara Syarif Hidayatullah. Saya pemohon perseorangan, memberikan kuasa kepada Bambang Suroso bertanggal 23 Mei 2019, terlampir dalam bukti 1," kata Mahmuddin di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.
Bambang menyebut permohonan perseorangan mendapat persetujuan DPP PKB yang ditandatangani sekretaris jenderal dan ketua umum PKB. Atas dasar itu, Mahmuddin merasa berhak mengajukan kuasa hukum sendiri.
(Baca juga: Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Gerindra)
Penjelasan Mahmuddin langsung dipotong Hakim MK, Enny Nurbaningsih. Enny mempertanyakan keberatan baru disampaikan sekarang. Padahal, agenda sidang hari ini mendengarkan jawaban pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mahmuddin berkukuh melanjutkan penjelasanya. Dia meminta waktu satu menit kepada majelis hakim. Permintaan itu tak dikabulkan.
"Bapak diam, kalau tidak Bapak bisa dikeluarkan dari ruang sidang ini ya," tegas Enny.
Mahmuddin tidak menyerah. Dia masih berusaha berbicara ketika hakim sudah memintanya diam. Hakim MK lainnya, Arief Hidayat, menengahi dan meminta Mahmuddin mengakhiri penjelasanya. Arief menyebut alasan yang disampaikan Mahmuddin sudah dimengerti Mahkamah.
"Untuk siapa saja, kalau misalnya hakim sudah mengetahui apa yang dimaksud maka tidak perlu dilanjutkan apa yang disampaikan. Kita berhak menyetop pembicaraan karena sudah tahu apa yang dimaksud. Ini untuk tata tertib, kalau tidak mengindahkan yang disampaikan hakim maka hakim berhak mengusir. Itu sudah dibacakan pada awal persidangn," tegas Arief.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Perdebatan ini berawal ketika sidang di Panel I akan dimulai. Saat itu, Mahmuddin yang merupakan caleg DPRD PKB Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Tapanuli Selatan meminta waktu menyampaikan protes terkait kuasa hukum yang mewakilinya dalam PHPU.
Mahmuddin keberatan diwakili oleh Syarif Hidayatullah, kuasa hukum PKB. Dia sudah menunjuk kuasa hukum lain.
"Saya tidak pernah memberikan kuasa terhadap saudara Syarif Hidayatullah. Saya pemohon perseorangan, memberikan kuasa kepada Bambang Suroso bertanggal 23 Mei 2019, terlampir dalam bukti 1," kata Mahmuddin di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.
Bambang menyebut permohonan perseorangan mendapat persetujuan DPP PKB yang ditandatangani sekretaris jenderal dan ketua umum PKB. Atas dasar itu, Mahmuddin merasa berhak mengajukan kuasa hukum sendiri.
(Baca juga: Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Gerindra)
Penjelasan Mahmuddin langsung dipotong Hakim MK, Enny Nurbaningsih. Enny mempertanyakan keberatan baru disampaikan sekarang. Padahal, agenda sidang hari ini mendengarkan jawaban pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mahmuddin berkukuh melanjutkan penjelasanya. Dia meminta waktu satu menit kepada majelis hakim. Permintaan itu tak dikabulkan.
"Bapak diam, kalau tidak Bapak bisa dikeluarkan dari ruang sidang ini ya," tegas Enny.
Mahmuddin tidak menyerah. Dia masih berusaha berbicara ketika hakim sudah memintanya diam. Hakim MK lainnya, Arief Hidayat, menengahi dan meminta Mahmuddin mengakhiri penjelasanya. Arief menyebut alasan yang disampaikan Mahmuddin sudah dimengerti Mahkamah.
"Untuk siapa saja, kalau misalnya hakim sudah mengetahui apa yang dimaksud maka tidak perlu dilanjutkan apa yang disampaikan. Kita berhak menyetop pembicaraan karena sudah tahu apa yang dimaksud. Ini untuk tata tertib, kalau tidak mengindahkan yang disampaikan hakim maka hakim berhak mengusir. Itu sudah dibacakan pada awal persidangn," tegas Arief.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
