DKPP Kesal KPU Utamakan Sidang Sengketa Pilpres
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati (kiri). (Foto: Medcom.id/Candra Yuri)
Jakarta: Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati kesal dengan sikap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman yang lebih memilih menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Arief seharusnya mementingkan sidang DKPP ketimbang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.
"Di MK itu secara konstitusional. Secara kelembagaan bagaimana prosedur kerja dan hasilnya," kata Ida di ruang sidang DKPP lantai 5 gedung Bawaslu, Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2019.
Menurutnya, KPU sebagai pihak terkait bisa mewakilkan kuasa hukum untuk hadir. Arief sebagai ketua, kata Ida, semestinya meladeni sidang-sidang gugatan di DKPP.
"Apa yang disampaikan kuasa hukum itu kebijakan institusi. Sehingga sudah ada pembicaraan komisioner dengan kuasa hukum," ujar Ida.
Ida menilai KPU tak mampu menempatkan diri. Sidang kode etik sebagai pertanggung jawaban para komisioner dan ketua KPU seharusnya diprioritaskan.
"Sidang ini juga penting. Bukan berarti sidang MK kalah penting. Tapi kebijakan pribadi dan institusi berbeda," tegas Ida.
Baca juga: DKPP Ultimatum Ketua KPU
Ida menceritakan, KPU sebelumnya menyampaikan surat tidak bisa menghadiri sidang. DKPP langsung menyatakan penolakan penundaan ke KPU pada tanggal 17 Juni.
KPU berjanji akan mengutus stafnya untuk menghadiri sidang. Namun, hingga ketua majelis mengumumkan penundaan, tidak ada satu pun perwakilan dari KPU yang datang.
Hal serupa juga dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan dengan alasan menyambangi MK. DKPP pun menolak dengan ketegasan yang sama.
"Bawaslu tanggal 19 Juni 2019 juga menyampaikan tidak bisa hadir sidang DKPP. Kita merespons tidak mengabulkan dan meminta hadir," tegas Ida.
Ia pun meminta KPU dan Bawaslu menghadiri sidang yang sudah dijadwalkan ulang Kamis, 27 Juni 2019. Dia menegaskan kedua pimpinan lembaga panitia pemilu itu harus datang tanpa diwakilan.
"Pasal 408 ayat 4 DKPP menyampaikan panggilan pertama yang harus dipatuhi teradu maupun pengadu dalam lima hari. DKPP tidak akan bisa memberikan izin tidak menghadiri, jika tidak DKPP sampaikan panggilan kedua, lima hari sebelum sidang," tutur Ida.
DKPP juga mengancam akan menghilangkan hak jawab Abhan dan Arief jika melebihi panggilan kedua. Jika seperti itu, saksi maupun bukti yang dipaparkan oleh peserta sidang akan dinyatakan valid tanpa jawaban.
"Apabila sudah dipanggil dua kali secara patuh dan tidak memenuhi panggilan maka DKPP akan melakukan pemeriksaan tanpa teradu, jadi teradu melepaskan haknya untuk menyangkal," tegasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Di MK itu secara konstitusional. Secara kelembagaan bagaimana prosedur kerja dan hasilnya," kata Ida di ruang sidang DKPP lantai 5 gedung Bawaslu, Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2019.
Menurutnya, KPU sebagai pihak terkait bisa mewakilkan kuasa hukum untuk hadir. Arief sebagai ketua, kata Ida, semestinya meladeni sidang-sidang gugatan di DKPP.
"Apa yang disampaikan kuasa hukum itu kebijakan institusi. Sehingga sudah ada pembicaraan komisioner dengan kuasa hukum," ujar Ida.
Ida menilai KPU tak mampu menempatkan diri. Sidang kode etik sebagai pertanggung jawaban para komisioner dan ketua KPU seharusnya diprioritaskan.
"Sidang ini juga penting. Bukan berarti sidang MK kalah penting. Tapi kebijakan pribadi dan institusi berbeda," tegas Ida.
Baca juga: DKPP Ultimatum Ketua KPU
Ida menceritakan, KPU sebelumnya menyampaikan surat tidak bisa menghadiri sidang. DKPP langsung menyatakan penolakan penundaan ke KPU pada tanggal 17 Juni.
KPU berjanji akan mengutus stafnya untuk menghadiri sidang. Namun, hingga ketua majelis mengumumkan penundaan, tidak ada satu pun perwakilan dari KPU yang datang.
Hal serupa juga dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan dengan alasan menyambangi MK. DKPP pun menolak dengan ketegasan yang sama.
"Bawaslu tanggal 19 Juni 2019 juga menyampaikan tidak bisa hadir sidang DKPP. Kita merespons tidak mengabulkan dan meminta hadir," tegas Ida.
Ia pun meminta KPU dan Bawaslu menghadiri sidang yang sudah dijadwalkan ulang Kamis, 27 Juni 2019. Dia menegaskan kedua pimpinan lembaga panitia pemilu itu harus datang tanpa diwakilan.
"Pasal 408 ayat 4 DKPP menyampaikan panggilan pertama yang harus dipatuhi teradu maupun pengadu dalam lima hari. DKPP tidak akan bisa memberikan izin tidak menghadiri, jika tidak DKPP sampaikan panggilan kedua, lima hari sebelum sidang," tutur Ida.
DKPP juga mengancam akan menghilangkan hak jawab Abhan dan Arief jika melebihi panggilan kedua. Jika seperti itu, saksi maupun bukti yang dipaparkan oleh peserta sidang akan dinyatakan valid tanpa jawaban.
"Apabila sudah dipanggil dua kali secara patuh dan tidak memenuhi panggilan maka DKPP akan melakukan pemeriksaan tanpa teradu, jadi teradu melepaskan haknya untuk menyangkal," tegasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
