Jakarta: Anggota DPD dari dapil DKI Jakarta Fahira Idris dilaporkan ke Bawaslu. Jaringan Advokat Pengawal NKRI (Japri) menuding Fahira memanfaatkan aksi bela bendera HTI untuk kepentingan politik paslon tertentu.

"Fahira Idris sebagai anggota tim BPN (Badan Pemenangan Nasional) paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memanfaatkan dan mempolitisasi aksi 211 menjadi aksi kampanye politik untuk menyerukan, mendukung paslon nomor urut 02," kata Presidium Nasional Japri Abdul Fakhridz Al Donggowi di Gedung Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 6 November 2018.

Baca: Pemerintah Pertimbangkan Tuntutan Massa Aksi 211

Dalam aksi tersebut terdapat pula sekelompok dai cilik yang meneriakan yel-yel mendukung Prabowo Subianto. Abdul meyakini kejadian tersebut bukan suatu kebetulan.

"Alasannya karena tokoh-tokoh dari aksi 211 banyak yang terlibat Anggota BPN paslon 02, maka kuat dugaan kami yang mempunyai peran dalam peristiwa tersebut adalah Fahira Idris selaku anggota Tim BPN," tutur Abdul.

Baca: Pembakar dan Pembawa Bendera HTI Dipenjara 10 Hari

Abdul menyangkakan Fahira melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu melarang setiap peserta pemilu, tim kampanye, maupun pelaksana kampanye melibatkan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye.

"Kami dukung aksi bela tauhid. Tapi apabila ada yang menumpang atau mempolitisasi aksi tersebut, kami sangat keberatan, karena akan berpotensi memecah belah umat, memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI, karena kita tahu bahwa bukan semua umat Islam mendukung paslon 02 untuk jadi presiden RI," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OJE))