Pemerintah Pertimbangkan Tuntutan Massa Aksi 211
Menko Polhukam Wiranto dan Wakapolri Komjen Ari Dono bersama perwakilan massa aksi 211 di Kemenko Polhukam. Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menerima sepuluh perwakilan aksi 211 di Kemenko Polhukam. Wiranto berjanji akan mempertimbangkan tuntutan massa aksi.

"Tuntutan melibatkan banyak pihak yang menyebabkan tidak bisa kita selesaikan hari ini," kata Wiranto di Kemeno Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 2 November 2018.

Wiranto akan mengundang seluruh pihak terkait kasus pembakaran bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut, Jawa Barat. Mereka adalah pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan sejumlah tokoh masyarakat.


"Akan kita undang untuk ikut menyelesaikan masalah ini sehingga masalah jadi tuntas dan jelas, dan kita kembali bisa hidup tenang damai rukun dan sebagainya," jelas Wiranto. 

Mantan Panglima TNI itu berharap pertemuan itu bisa menyatukan pandangan seluruh pihak. Sehingga, tak ada lagi perbedaan pendapat yang berpotensi merugikan banyak pihak.

"Karena ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Tidak bisa satu kelompok menjastifikasi, merasa benar, tidak bisa. Ini masalah umat Islam yang harus diselesaikan oleh umat Islam," pungkas dia.

Massa Aksi Bela Tauhid 211 terdiri dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dan beberapa ormas lain. Aksi yang sebelumnya dipusatkan di depan Istana Kepresidenan dialihkan ke Paung Arjuna Wijaya, Jakarta.

Massa aksi menuntut pemerintah membuat pernyataan resmi terkait pembakaran bendera HTI yang diduga bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat. Massa juga meminta pemerintah memproses hukum pembakar dan aktor intelektual di balik pembakaran bendera itu.




(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id