Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Segera Penuhi Anggaran Pilkada 2024
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Medcom.id/Siti Yona
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta penjabat (pj) kepala daerah segera memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di masing-masing daerah. Pemenuhan anggaran perlu dilakukan secara tepat waktu karena pihak penyelenggara harus menjalankan sejumlah tahapan.
Tito menekankan anggaran yang telah disepakati bersama melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat disalurkan sebanyak 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan 60 persen APBD 2024.
Dia telah mengingatkan kepala daerah mengenai persentase penyaluran anggaran sejak Januari 2023 melalui surat edaran.
“Hampir semua (daerah) sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” kata Tito, dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Maret 2024.
Dia mendorong pj kepala daerah segera menghitung ketersediaan anggaran sesuai dengan kesepakatan dalam NPHD. Dia meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengecek betul ketersediaan anggaran tersebut.
Selain itu, Tito mengingatkan pj kepala daerah terus berupaya mengendalikan inflasi, karena pengendalian inflasi berkaitan dengan upaya memastikan pangan masyarakat tersedia di pasar dengan harga terjangkau.
“Artinya, ada barangnya dan harganya terjangkau oleh rakyat, itu penting,” ujar dia.
Tito bersama Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri juga terus melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah (pemda).
Dia meminta pj kepala daerah dapat menjaga laju inflasi di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen.
Masalahnya, meski angka inflasi secara nasional terkendali, kondisi di daerah masih beragam.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
Tito menekankan anggaran yang telah disepakati bersama melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat disalurkan sebanyak 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan 60 persen APBD 2024.
Dia telah mengingatkan kepala daerah mengenai persentase penyaluran anggaran sejak Januari 2023 melalui surat edaran.
“Hampir semua (daerah) sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” kata Tito, dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Maret 2024.
Dia mendorong pj kepala daerah segera menghitung ketersediaan anggaran sesuai dengan kesepakatan dalam NPHD. Dia meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengecek betul ketersediaan anggaran tersebut.
Selain itu, Tito mengingatkan pj kepala daerah terus berupaya mengendalikan inflasi, karena pengendalian inflasi berkaitan dengan upaya memastikan pangan masyarakat tersedia di pasar dengan harga terjangkau.
“Artinya, ada barangnya dan harganya terjangkau oleh rakyat, itu penting,” ujar dia.
| Baca Juga: Dukung Ahmad Sahroni Jadi Cagub, Ini Alasan DPW NasDem Jakarta |
Tito bersama Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri juga terus melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah (pemda).
Dia meminta pj kepala daerah dapat menjaga laju inflasi di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen.
Masalahnya, meski angka inflasi secara nasional terkendali, kondisi di daerah masih beragam.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
