Kubu Prabowo Kecewa Dua Truk Bukti Tak Disinggung MK
Ketua tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto melakukan peregangan saat jeda sidang putusan PHPU di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Foto: MI/Susanto)
Jakarta: Ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) mempersoalkan sejumlah bukti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tak dijadikan rujukan putusan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Bukti tersebut dinilai telah disahkan MK.
"Di situ dokumennya banyak sekali hampir dua truk lebih, atau sekian banyak kontainer itu tidak dipakai dan tidak dijadikan ukuran," kata BW di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.
BW mengatakan dokumen dalam truk itu merupakan hasil kajian tim hukum Prabowo-Sandiaga yang diklaim mendukung pembuktian adanya pelanggaran pemilu. Dokumen itu berisi bukti NIK rekayasa, kecamatan siluman, pemilih dibawah umur dan pemilih ganda.
Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga mempermasalahkan jumlah DPT yang seharusnya digunakan untuk rujukan pencetakan suara pada pencoblosan 17 April 2019. Menurut data yang dimiliki BW, DPT itu baru ditetapkan 21 Mei 2019.
"Data yang kami pakai untuk mengetahui apakah orang yang hadir sesuai dengan orang yang menusuk itu juga tidak dibahas," ucap Bambang.
Baca juga: TKN Apresiasi Perjuangan Prabowo-Sandi
Kendati demikian, BW mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendampinginya dalam rangkaian sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Menurut dia, ini bukan jalan terakhir yang ditempuh kubu Prabowo.
"Ada jalan panjang yang masih berliku dan berkelok yang itu dijadikan bagian dari perwujudan kejujuran dan keadilan. Tapi setidaknya kami ingin katakan kami sudah berikan kontribusi," tegas BW.
BW turut mengapresiasi beberapa keputusan MK. Sebanyak tiga poin disoroti tim hukum Prabowo-Sandiaga.
Pertama, MK telah menyetujui bagian dari perbaikan permohonan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Kedua, MK menyebut bahwa tidak hanya menangani PHPU yang berkaitan dengan perolehan suara, melainkan juga menangani sengketa pemilu yang berkaitan dengan proses.
"Berbagai bukti yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga berupa video yang sebagain besar berasal dari masyarakat maupun artikel dari beberapa media massa telah semaksimal mungkin digunakan MK sebagai dasar pembuktian," ujar BW.
Baca juga: Masyarakat Diminta Melepaskan Pilihan Pascapemilu
Sebelumnya, Majelis Hakim Konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.
"Mengadili, menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan, Kamis, 27 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Di situ dokumennya banyak sekali hampir dua truk lebih, atau sekian banyak kontainer itu tidak dipakai dan tidak dijadikan ukuran," kata BW di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.
BW mengatakan dokumen dalam truk itu merupakan hasil kajian tim hukum Prabowo-Sandiaga yang diklaim mendukung pembuktian adanya pelanggaran pemilu. Dokumen itu berisi bukti NIK rekayasa, kecamatan siluman, pemilih dibawah umur dan pemilih ganda.
Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga mempermasalahkan jumlah DPT yang seharusnya digunakan untuk rujukan pencetakan suara pada pencoblosan 17 April 2019. Menurut data yang dimiliki BW, DPT itu baru ditetapkan 21 Mei 2019.
"Data yang kami pakai untuk mengetahui apakah orang yang hadir sesuai dengan orang yang menusuk itu juga tidak dibahas," ucap Bambang.
Baca juga: TKN Apresiasi Perjuangan Prabowo-Sandi
Kendati demikian, BW mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendampinginya dalam rangkaian sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Menurut dia, ini bukan jalan terakhir yang ditempuh kubu Prabowo.
"Ada jalan panjang yang masih berliku dan berkelok yang itu dijadikan bagian dari perwujudan kejujuran dan keadilan. Tapi setidaknya kami ingin katakan kami sudah berikan kontribusi," tegas BW.
BW turut mengapresiasi beberapa keputusan MK. Sebanyak tiga poin disoroti tim hukum Prabowo-Sandiaga.
Pertama, MK telah menyetujui bagian dari perbaikan permohonan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Kedua, MK menyebut bahwa tidak hanya menangani PHPU yang berkaitan dengan perolehan suara, melainkan juga menangani sengketa pemilu yang berkaitan dengan proses.
"Berbagai bukti yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga berupa video yang sebagain besar berasal dari masyarakat maupun artikel dari beberapa media massa telah semaksimal mungkin digunakan MK sebagai dasar pembuktian," ujar BW.
Baca juga: Masyarakat Diminta Melepaskan Pilihan Pascapemilu
Sebelumnya, Majelis Hakim Konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.
"Mengadili, menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan, Kamis, 27 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
