Politikus PAN Ditantang Buktikan Tudingan Polri Jadi Buzzer Jokowi
Juru Bicara PSI bidang teknologi dan informasi, Sigit Widodo - Foto: PSI.
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menantang politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Mustofa Nahrawardaya membuktikan tudingannya soal Polri membentuk pasukan buzzer untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Tudingan ini dinilai ingin mendelegitimasi lembaga Polri.
Juru Bicara PSI bidang teknologi dan informasi, Sigit Widodo mengatakan, tudingan ini disampaikan Mustofa dalam dialog terbuka di televisi, Selasa, 5 Maret 2019. Dalam dialog bertajuk 'Penyebaran Hoaks Terorganisasi?', Mustofa mengutip cuitan akun twitter anonim @opposite6890. Ia mengaku mengenal adminnya.
Sigit curiga tuduhan ini sebagai langkah sistematis dari pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mendelegitimasi lembaga-lembaga negara dalam Pemilu 2019. Misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan khususnya Polri.
"Polisi juga harus tegas membantah dan membuktikan bahwa mereka netral dan tidak mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pilpres 2019," kata Sigit di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019.
Sigit menjelaskan, kicauan akun anonim @opposite6890 menuduh Polri telah membentuk tim buzzer beranggotakan 100 orang per Polres di seluruh Indonesia. Akun @opposite6890 ini juga menyebut tim buzzer menginduk pada akun @alumnisambhar.
"Dan menyebut ada aplikasi berbasis android yang bisa diunduh di situs mysambhar.com," tutur Sigit.
(Baca juga: Polisi Cari Mak yang Sebut Jokowi Bakal Hapus Pelajaran Agama)
Situs mysambhar.com saat ini sudah tidak bisa diakses. Sigit mengatakan @opposite6890 kemudian memberikan tautan untuk mengunduh aplikasi tersebut di filedropper.com.
"Opposite6890 kemudian menuduh keterlibatan Polri karena menurutnya, setelah dicek, ada kaitan ke jaringan milik Mabes Polri" ujarnya.
Sigit yang pernah menjabat direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini menjelaskan ada beberapa hal yang harus diklarifikasi terkait tuduhan ini. Pertama, soal tuduhan domain mysambhar.com dimiliki Polri.
"Ketika saya cek, domain ini dilindungi layanan proteksi nama domain dari sebuah perusahaan di Panama. Jadi tidak mungkin Opposite6890 bisa membuktikan siapa pemilik nama domain tersebut," papar dia.
Hal lain yang perlu diklarifikasi, kata Sigit, yakni apakah file berjenis APK yang ada di filedropper.com betul-betul buatan Polri. Sebab, kata dia, bisa saja itu dibuat sendiri. "Lalu mengunggahnya sendiri, kan? Ini juga harus dibuktikan," ungkapnya.
(Baca juga: Pelaku Kampanye Hitam Tak Akan Bebas)
Kaitan file APK itu dengan jaringan Mabes Polri juga perlu diluruskan. Sigit bilang akun @Opposite6890 menuduh ada link ke jaringan bernomor IP 120.29.226.193. Berdasarkan penelusuran Sigit, nomor IP itu memang terdaftar atas nama Divisi Teknologi Informasi Mabes Polri.
"Tapi hubungannya seperti apa, itu harus dicek dengan kaidah-kaidah forensik TI (Teknologi Informasi) yang valid," ujarnya.
Kendati argumen yang disampaikan terkesan cukup meyakinkan untuk sebagian orang, Sigit mengaku, tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Ia meyakini Polri netral di Pemilu 2019.
"Lagipula, masa Divisi TI Mabes Polri sebodoh itu membuat aplikasi rahasia yang dihubungkan ke jaringan resmi Mabes Polri?" ucap caleg DPR itu.
Sigit menegaskan, bila Mustofa tidak dapat membuktikan tuduhannya, polisi harus bertindak tegas untuk membuktikan institusinya tidak bersalah. Tudingan ini dinilai sangat tidak baik untuk demokrasi.
Polisi, kata dia, dinilai perlu segera menyelidiki akun anonim @opposite6890 dan mengungkap pemiliknya. Polisi juga disarankan meminta keterangan Mustofa Nahrawardaya.
"Kalau perlu menahannya karena menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Juru Bicara PSI bidang teknologi dan informasi, Sigit Widodo mengatakan, tudingan ini disampaikan Mustofa dalam dialog terbuka di televisi, Selasa, 5 Maret 2019. Dalam dialog bertajuk 'Penyebaran Hoaks Terorganisasi?', Mustofa mengutip cuitan akun twitter anonim @opposite6890. Ia mengaku mengenal adminnya.
Sigit curiga tuduhan ini sebagai langkah sistematis dari pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mendelegitimasi lembaga-lembaga negara dalam Pemilu 2019. Misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan khususnya Polri.
"Polisi juga harus tegas membantah dan membuktikan bahwa mereka netral dan tidak mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pilpres 2019," kata Sigit di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019.
Sigit menjelaskan, kicauan akun anonim @opposite6890 menuduh Polri telah membentuk tim buzzer beranggotakan 100 orang per Polres di seluruh Indonesia. Akun @opposite6890 ini juga menyebut tim buzzer menginduk pada akun @alumnisambhar.
"Dan menyebut ada aplikasi berbasis android yang bisa diunduh di situs mysambhar.com," tutur Sigit.
(Baca juga: Polisi Cari Mak yang Sebut Jokowi Bakal Hapus Pelajaran Agama)
Situs mysambhar.com saat ini sudah tidak bisa diakses. Sigit mengatakan @opposite6890 kemudian memberikan tautan untuk mengunduh aplikasi tersebut di filedropper.com.
"Opposite6890 kemudian menuduh keterlibatan Polri karena menurutnya, setelah dicek, ada kaitan ke jaringan milik Mabes Polri" ujarnya.
Sigit yang pernah menjabat direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini menjelaskan ada beberapa hal yang harus diklarifikasi terkait tuduhan ini. Pertama, soal tuduhan domain mysambhar.com dimiliki Polri.
"Ketika saya cek, domain ini dilindungi layanan proteksi nama domain dari sebuah perusahaan di Panama. Jadi tidak mungkin Opposite6890 bisa membuktikan siapa pemilik nama domain tersebut," papar dia.
Hal lain yang perlu diklarifikasi, kata Sigit, yakni apakah file berjenis APK yang ada di filedropper.com betul-betul buatan Polri. Sebab, kata dia, bisa saja itu dibuat sendiri. "Lalu mengunggahnya sendiri, kan? Ini juga harus dibuktikan," ungkapnya.
(Baca juga: Pelaku Kampanye Hitam Tak Akan Bebas)
Kaitan file APK itu dengan jaringan Mabes Polri juga perlu diluruskan. Sigit bilang akun @Opposite6890 menuduh ada link ke jaringan bernomor IP 120.29.226.193. Berdasarkan penelusuran Sigit, nomor IP itu memang terdaftar atas nama Divisi Teknologi Informasi Mabes Polri.
"Tapi hubungannya seperti apa, itu harus dicek dengan kaidah-kaidah forensik TI (Teknologi Informasi) yang valid," ujarnya.
Kendati argumen yang disampaikan terkesan cukup meyakinkan untuk sebagian orang, Sigit mengaku, tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Ia meyakini Polri netral di Pemilu 2019.
"Lagipula, masa Divisi TI Mabes Polri sebodoh itu membuat aplikasi rahasia yang dihubungkan ke jaringan resmi Mabes Polri?" ucap caleg DPR itu.
Sigit menegaskan, bila Mustofa tidak dapat membuktikan tuduhannya, polisi harus bertindak tegas untuk membuktikan institusinya tidak bersalah. Tudingan ini dinilai sangat tidak baik untuk demokrasi.
Polisi, kata dia, dinilai perlu segera menyelidiki akun anonim @opposite6890 dan mengungkap pemiliknya. Polisi juga disarankan meminta keterangan Mustofa Nahrawardaya.
"Kalau perlu menahannya karena menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
