Kerap Gugat Pemilu, Denny Indrayana Nilai Kecurangan Demokrasi Nyata
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Foto: MI/Immanuel Antonius
Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana meyakini Pemiihan Umum (Pemilu) 2024 sudah tidak adil. Menurut dia, hukum saat ini dijadikan alat kepentingan pihak tertentu.
“(Hukum) diperalat untuk strategi pemenangan pemilihan presiden terutama yang sarat dengan kecurangan dana keculasan,” kata Denny dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.
Denny mengatakan kecurangan pemilu ini sudah dirasakan olehnya sejak setahun lalu. Beberapa akademisi, sampai pejabat negeri negara juga disebut kerap berdiskusi membahas adanya kepentingan dalam pesta demokrasi pada 2024.
Kecurangan yang dirasakan itu menjadi penyebab dirinya melakukan gugatan kepada sejumlah aturan terkait pemilu. Sebab, beleid yang dimunculkan dinilai dibuat untuk menguntungkan salah satu calon.
“Nah, di pertengahan April, di akhir April setelah puasa, saya memutuskan untuk mengambil langkah-langkah advokasi,” ucap Denny.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi pihak paling tidak netral dalam pemilu 2024. Denny meyakini Kepala Negara memberikan dukungan ke salah satu calon, tapi, tidak bergerak di dalam bayangan.
Sikap Jokowi yang mulai cawe-cawe dinilai sebagai bukti atas spekulasinya. Atas pertimbangan itu, Denny merasa Presiden perlu dimakzulkan jelang pemilu.
“Jadi, kalau bapak ibu lihat, sejak setahun belakangan sebelum ramai saya sudah menyampaikan isu pentingnya pemakszulan Presiden,” ujar Denny.
Denny meyakini Jokowi ingin mempertahankan kekuasannya di Indonesia. Buktinya, kata dia, Kepala Negara memberikan restu untuk Gibran Rakabuming Raka melenggang sebagai calon wakil presiden, padahal beberapa waktu sebelumnya Jokowi menegaskan anaknya belum mumpuni.
“Di situ saya sudah menguraikan beberapa modus yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memastikan kelanggengan kekuasannya,” terang Denny.
Karenanya dia menilai cawe-cawe Jokowi digunakan untuk memenangkan pihak tertentu demi memastikan kekuasannya bertahan. Tindakan Presiden diyakini bukan untuk kepentingan bangsa, maupun negara.
“Saya masih kemudian tidak percaya dengan kalimat itu, bahwa itu untuk kepentingan bangsa dan negara, maka saya melakukan langkah-langkah advokasi,” tutur Denny.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
“(Hukum) diperalat untuk strategi pemenangan pemilihan presiden terutama yang sarat dengan kecurangan dana keculasan,” kata Denny dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.
Denny mengatakan kecurangan pemilu ini sudah dirasakan olehnya sejak setahun lalu. Beberapa akademisi, sampai pejabat negeri negara juga disebut kerap berdiskusi membahas adanya kepentingan dalam pesta demokrasi pada 2024.
Kecurangan yang dirasakan itu menjadi penyebab dirinya melakukan gugatan kepada sejumlah aturan terkait pemilu. Sebab, beleid yang dimunculkan dinilai dibuat untuk menguntungkan salah satu calon.
“Nah, di pertengahan April, di akhir April setelah puasa, saya memutuskan untuk mengambil langkah-langkah advokasi,” ucap Denny.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi pihak paling tidak netral dalam pemilu 2024. Denny meyakini Kepala Negara memberikan dukungan ke salah satu calon, tapi, tidak bergerak di dalam bayangan.
| Baca: Tak Melulu Lewat Bansos, Capres Diminta Sampaikan Gagasan Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan |
Sikap Jokowi yang mulai cawe-cawe dinilai sebagai bukti atas spekulasinya. Atas pertimbangan itu, Denny merasa Presiden perlu dimakzulkan jelang pemilu.
“Jadi, kalau bapak ibu lihat, sejak setahun belakangan sebelum ramai saya sudah menyampaikan isu pentingnya pemakszulan Presiden,” ujar Denny.
Denny meyakini Jokowi ingin mempertahankan kekuasannya di Indonesia. Buktinya, kata dia, Kepala Negara memberikan restu untuk Gibran Rakabuming Raka melenggang sebagai calon wakil presiden, padahal beberapa waktu sebelumnya Jokowi menegaskan anaknya belum mumpuni.
“Di situ saya sudah menguraikan beberapa modus yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memastikan kelanggengan kekuasannya,” terang Denny.
Karenanya dia menilai cawe-cawe Jokowi digunakan untuk memenangkan pihak tertentu demi memastikan kekuasannya bertahan. Tindakan Presiden diyakini bukan untuk kepentingan bangsa, maupun negara.
“Saya masih kemudian tidak percaya dengan kalimat itu, bahwa itu untuk kepentingan bangsa dan negara, maka saya melakukan langkah-langkah advokasi,” tutur Denny.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
