Tak Melulu Lewat Bansos, Capres Diminta Sampaikan Gagasan Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan

Jakarta: Pada debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ketiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo diminta menyampaikan gagasan dan strategi yang realistis untuk menekan angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan di Indonesia.
 
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menerangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih tinggi sebesar 9,36 persen per Maret 2023 atau mencapai 25,9 juta orang.
 
Tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio mencapai 0,388 per Maret 2023.

"Capres jangan hanya menjanjikan data-data yang bagus-bagus, tetapi bagaimana target yang dipasang itu tercapai secara rasional. Tingkat kemiskinan masih tinggi dan angka ketimpangan masih stagnan," kata Eko dilansir Media Indonesia, Minggu, 4 Januari 2024.
 

Baca juga: Persoalan Air Minum dan Sanitasi Perlu Jadi Perhatian Capres dan Cawapres

Tingkat kemiskinan Indonesia

Dalam data yang dipaparkan Eko, di 2019 tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9,22 persen lalu meningkat di 2020 menjadi 9,78 persen dan setahun berikutnya juga melonjak menjadi 10,19 persen.
 
Lalu, tiga tahun terakhir ada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, peneliti Indef itu menyoroti soal tingginya anggaran perlindungan sosial (perlinsos), seperti bantuan sosial (bansos), kian masif dikucurkan pemerintah.
 
"Tren kemiskinan turun pada era covid-19, tetapi jumlah (anggaran) perlinsos naik. Ini tidak relevan. Perlu dilihat ulang bansos, apakah sudah optimal membuat masyarakat lepas dari jerat kemiskinan," terang Eko.
 
Dari data yang dijabarkan Eko berdasarkan sumber Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran perlinsos di 2020 sebesar Rp498 triliun.
 
Kemudian selama tiga tahun hingga 2023 anggaran perlinsos menurun menjadi Rp443,5 triliun di 2023. Namun, di 2024 jumlah tersebut melonjak menjadi Rp496,8 triliun.
 
Eko menyebut pemberian perlinsos seperti bantuan sosial (bansos) pangan dan tunai karena pemerintah gagal menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok yang semakin tinggi, sehingga membebankan masyarakat miskin.
 
"Memang bansos diperlukan masyarakat bawah, tetapi apakah harus tergopoh-gopoh di tahun ini? Menurut saya ini karena pemerintah gagal mengendalikan harga pangan jadi terpaksa dikucurkan bansos yang hampir Rp500 triliun," ungkap dia.
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News