DPR Diminta Panggil Menteri yang Bagi-bagi Bansos
Ketua Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin Ari Yusuf Amir dalam Crosscheck Metrotvnews.com
Jakarta: Kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) meminta DPR untuk memanggil menteri yang ikut terlibat dalam pembagian bantuan sosial (bansos). Sebab, menteri yang terlibat pembagian bantuan itu mengarah pada politisasi bansos.
"Makanya kita mengimbau pertama kepada DPR. DPR bersikap dong anda panggil itu menteri-menteri yang membagi bansos, anda tanya itu sudah tepat sasaran belum, ada politisasi atau tidak, anda cek itu dan bisa ditegur itu menteri-menterinya," kata Ketua Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Ari Yusuf Amir dalam program Crosscheck by Metrotvnews.com bertajuk 'Bansos Dipolitisasi Demi Dinasti?', Minggu, 21 Januari 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap melibatkan menteri selain Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bansos. Sementara, Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan otoritas yang memiliki kewenangan itu.
"Makanya seharusnya ini dikembalikan kepada Kementerian Sosial, jangan menteri-menteri, menteri perdagangan, menko yang bagi-bagian bansos, ini kan tidak tepat mereka tidak tahu harusnya dibagi kemana bansos ini, itu menjadi persoalan," ucap Ari.
Ia menekankan politisasi bansos membahayakan untuk bangsa. Karena rakyat yang membutuhkan bansos tidak dapat demi kepentingan menjaring suara.
"Tapi rakyat yang di pihak lain yang tidak begitu membutuhkan (dapat bansos), tapi oleh karena suaranya diperlukan diberikan bansos, itu malah bahaya," ujar Ari.
Di sisi lain, juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memanggil para menteri tersebut. Politisasi bansos harus ditindak serius.
"Bawaslu ingat ini, tidak boleh diam, Bawaslu di pusat tentunya untuk memanggil menteri-menteri yang terkait dengan pembagian Bansos. Lalu menjadikan ini sebagai politik uang harus disikapi oleh Bawaslu," kata Ari.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Makanya kita mengimbau pertama kepada DPR. DPR bersikap dong anda panggil itu menteri-menteri yang membagi bansos, anda tanya itu sudah tepat sasaran belum, ada politisasi atau tidak, anda cek itu dan bisa ditegur itu menteri-menterinya," kata Ketua Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Ari Yusuf Amir dalam program Crosscheck by Metrotvnews.com bertajuk 'Bansos Dipolitisasi Demi Dinasti?', Minggu, 21 Januari 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap melibatkan menteri selain Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bansos. Sementara, Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan otoritas yang memiliki kewenangan itu.
"Makanya seharusnya ini dikembalikan kepada Kementerian Sosial, jangan menteri-menteri, menteri perdagangan, menko yang bagi-bagian bansos, ini kan tidak tepat mereka tidak tahu harusnya dibagi kemana bansos ini, itu menjadi persoalan," ucap Ari.
| Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin: Jangan Bohongi Publik Bilang Bansos dari Jokowi |
Ia menekankan politisasi bansos membahayakan untuk bangsa. Karena rakyat yang membutuhkan bansos tidak dapat demi kepentingan menjaring suara.
"Tapi rakyat yang di pihak lain yang tidak begitu membutuhkan (dapat bansos), tapi oleh karena suaranya diperlukan diberikan bansos, itu malah bahaya," ujar Ari.
Di sisi lain, juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memanggil para menteri tersebut. Politisasi bansos harus ditindak serius.
"Bawaslu ingat ini, tidak boleh diam, Bawaslu di pusat tentunya untuk memanggil menteri-menteri yang terkait dengan pembagian Bansos. Lalu menjadikan ini sebagai politik uang harus disikapi oleh Bawaslu," kata Ari.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
