Jakarta: Tim Pemenangan Nasional pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) meminta program bantuan sosial (bansos) tak dipolitisasi. Publik jangan dibohongi kalau bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bansos ini kewajiban pemerintah dan ini dana negara, jadi jangan membuat kebohongan publik ini bukan dari Pak Jokowi pribadi tapi ini dari negara," kata Ketua Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin Ari Yusuf Amir dalam program Crosscheck by Metrotvnews.com bertajuk 'Bansos Dipolitisasi Demi Dinasti?', Minggu, 21 Januari 2024.

Ari mengatakan bansos sejatinya kewajiban pemerintah. Namun bila dinarasikan dari Kepala Negara, akan mengarah pada politisasi.

Pasalnya, narasi bansos dari Jokowi akan menguntungkan pasangan capres dan cawapres noor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terlebih, narasi itu disampaikan ketua umum partai pengusung Prabowo-Gibran.

"Misalnya kasusnya Pak Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar), kalau enggak salah di NTB jelas-jelas mengatakan terima kasih dong kepada Pak Jokowi bansos ini," ucap Ari.
 

Baca juga: Tak Hanya Masyarakat, Cawe-cawe Jokowi Dianggap Merugikan Capres-Cawapres

Timnas Anies-Muhaimin, kata Ari, terus mencermati arah politisasi bansos tersebut. Penyaluran masif dilaksanakan justru jelang pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Persoalannya ketika bantuan sosial ini mulai digeber, mulai diperbanyak, mulai diramaikan ketika menjelang pemungutan suara. Inilah menjadi permasalahan karena akan muncul politisasi bansos, ini yang kita cermati," ujar Ari.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta keluarga penerima manfaat bansos di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga memberikan bantuan beras seberat 10 kilogram.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AGA))