Dalil Kubu Prabowo Soal Pelibatan ASN Bukan Kewenangan KPU
Komisioner KPU Hasyim Asyari - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menjawab dalil-dalil dalam permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU enggan menjawab dalil gugatan di luar kewenangan lembaga penyelenggara pemilu.
"Sepanjang relevan atau berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU akan jawab, tapi kalau itu bukan urusanya KPU, KPU tak akan jawab," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.
Sebagai contoh, tudingan kubu Prabowo terhadap paslon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan pemilu. Tudingan dimasukan kubu Prabowo-Sandi dalam berkas perbaikan permohonan sengketa PHPU yang diserahkan ke MK pada Senin, 10 Juni 2019 lalu.
Dalam salinan berkas perbaikan permohonan yang diterima Medcom.id, dalil mengenai penyalahgunaan ASN itu tercantum dalam bagian Tentang Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif: Penggunaan Birokrasi dan BUMN, di halaman 49.
Dalam dalilnya itu, kubu Prabowo menyinggung beberapa pernyataan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto yang dikutip tim kuasa hukum Prabowo dari pemberitaan di media online.
Hasyim menilai dalil seperti itu tak bisa ditanggapi KPU lantaran sudah berada di luar tugas, pokok, dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"KPU kan tidak bisa menggerakan ASN. KPU tidak bisa mencegah ASN," ujarnya.
Namun sebaliknya, Hasyim mengatakan untuk dalil-dalil yang memang relevan dengan tugas dan tanggung jawab KPU, pihaknya sudah menyerahkan dokumen jawaban tertulis beserta alat buktinya.
"Nah kalau urusan soal situng, 'ini kok kesalahanya masif,' nah ini kan urusanya KPU. Maka KPU akan urusi yang jadi tanggung jawab KPU saja," ujar Hasyim.
KPU sebagai pihak termohon telah menyerahkan jawaban tertulis atas gugatan Prabowo ke MK. Bersamaan dengan itu, KPU juga menyerahkan 272 boks kontainer berisi barang bukti pendukung. Dokumen dan alat bukti ini akan dijadikan senjata oleh KPU untuk mematahkan dalil-dalil yang diajukan kubu Prabowo.
MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada Jumat, 14 Juni 2019 mendatang. Kemudian sidang pemeriksaan akan digelar pada periode 17-21 Juni. Untuk Pilpres, sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Sepanjang relevan atau berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU akan jawab, tapi kalau itu bukan urusanya KPU, KPU tak akan jawab," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.
Sebagai contoh, tudingan kubu Prabowo terhadap paslon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan pemilu. Tudingan dimasukan kubu Prabowo-Sandi dalam berkas perbaikan permohonan sengketa PHPU yang diserahkan ke MK pada Senin, 10 Juni 2019 lalu.
Dalam salinan berkas perbaikan permohonan yang diterima Medcom.id, dalil mengenai penyalahgunaan ASN itu tercantum dalam bagian Tentang Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif: Penggunaan Birokrasi dan BUMN, di halaman 49.
Dalam dalilnya itu, kubu Prabowo menyinggung beberapa pernyataan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto yang dikutip tim kuasa hukum Prabowo dari pemberitaan di media online.
Hasyim menilai dalil seperti itu tak bisa ditanggapi KPU lantaran sudah berada di luar tugas, pokok, dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"KPU kan tidak bisa menggerakan ASN. KPU tidak bisa mencegah ASN," ujarnya.
Namun sebaliknya, Hasyim mengatakan untuk dalil-dalil yang memang relevan dengan tugas dan tanggung jawab KPU, pihaknya sudah menyerahkan dokumen jawaban tertulis beserta alat buktinya.
"Nah kalau urusan soal situng, 'ini kok kesalahanya masif,' nah ini kan urusanya KPU. Maka KPU akan urusi yang jadi tanggung jawab KPU saja," ujar Hasyim.
KPU sebagai pihak termohon telah menyerahkan jawaban tertulis atas gugatan Prabowo ke MK. Bersamaan dengan itu, KPU juga menyerahkan 272 boks kontainer berisi barang bukti pendukung. Dokumen dan alat bukti ini akan dijadikan senjata oleh KPU untuk mematahkan dalil-dalil yang diajukan kubu Prabowo.
MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada Jumat, 14 Juni 2019 mendatang. Kemudian sidang pemeriksaan akan digelar pada periode 17-21 Juni. Untuk Pilpres, sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
