Partai Berkarya Paling Banyak Ajukan Sengketa Pileg
Ilustrasi--Partai Berkarya. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019 ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Total ada 250 perkara PHPU Pileg yang akan disidangkan MK.
"Total ada 250 perkara. Perkara tersebut merujuk pada provinsi yang digugat," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.
Berdasarkan data yang dipaparkan KPU, Partai Berkarya menjadi partai yang paling banyak mengajukan sengketa, total berjumlah 35 perkara, disusul Partai Demokrat dengan 23 perkara, dan Partai Gerindra 21 perkara.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengajukan 20 perkara, disusul Partai Golkar yang mengajukan 19 perkara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 17 perkara. Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) sama-sama mengajukan 16 perkara, sementara Partai Hanura mengajukan 14 perkara.
Baca Juga: KPU Enggan Santai Menghadapi PHPU Pileg 2019
Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama-sama mengajukan 13 perkara sementara Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan 12 perkara, disusul Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan 11 perkara dan Partai Garuda dengan 9 perkara.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sama-sama mengajukan 3 perkara, sementara empat partai lokal Aceh dan satu pihak lain masing-masing mengajukan 1 perkara.
"Dalam satu nomor perkara, bisa lebih dari satu daerah pemilihan dalam provinsi tersebut yang diajukan permohonan PHPU," ujar Ilham.
Selain itu, lanjut Ilham, setiap nomor perkara yang diregistrasi MK bisa saja terdiri gugatan terhadap hasil pemilu legislatif di tiga tingkatan sekaligus, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Selain menerima permohonan gugatan sengketa Pileg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, MK juga menerima permohonan sengketa yang diajukan calon perseorangan anggota DPD. Total ada 10 calon anggota DPD yang mengugat hasil pemilu ke MK.
MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa PHPU Pileg digelar pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Pembacaan putusan hasil PHPU Pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Total ada 250 perkara. Perkara tersebut merujuk pada provinsi yang digugat," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.
Berdasarkan data yang dipaparkan KPU, Partai Berkarya menjadi partai yang paling banyak mengajukan sengketa, total berjumlah 35 perkara, disusul Partai Demokrat dengan 23 perkara, dan Partai Gerindra 21 perkara.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengajukan 20 perkara, disusul Partai Golkar yang mengajukan 19 perkara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 17 perkara. Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) sama-sama mengajukan 16 perkara, sementara Partai Hanura mengajukan 14 perkara.
Baca Juga: KPU Enggan Santai Menghadapi PHPU Pileg 2019
Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama-sama mengajukan 13 perkara sementara Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan 12 perkara, disusul Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan 11 perkara dan Partai Garuda dengan 9 perkara.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sama-sama mengajukan 3 perkara, sementara empat partai lokal Aceh dan satu pihak lain masing-masing mengajukan 1 perkara.
"Dalam satu nomor perkara, bisa lebih dari satu daerah pemilihan dalam provinsi tersebut yang diajukan permohonan PHPU," ujar Ilham.
Selain itu, lanjut Ilham, setiap nomor perkara yang diregistrasi MK bisa saja terdiri gugatan terhadap hasil pemilu legislatif di tiga tingkatan sekaligus, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Selain menerima permohonan gugatan sengketa Pileg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, MK juga menerima permohonan sengketa yang diajukan calon perseorangan anggota DPD. Total ada 10 calon anggota DPD yang mengugat hasil pemilu ke MK.
MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa PHPU Pileg digelar pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Pembacaan putusan hasil PHPU Pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
