Jakarta: Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut Prabowo Subianto telah memenuhi instruksi Susilo Bambang Yudhoyono terkait kampanye akbar Pilpres 2019. Permintaan SBY yang saat ini masih berada di Singapura agar kampanye Prabowo-Sandi tak digelar eksklusif telah dilakukan.
"Kami berkomunikasi dan menyampaikan pesan itu kepada pasangan calon presiden 02 (Prabowo-Sandi). Intinya bagaimana kampanye betul-betul inklusif dan menggambarkan suasana tentang pilpres dari semua untuk semua," ujarnya di kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
Hinca mengakui bahwa SBY memang bersurat kepada Prabowo. Surat pun dilayangkan secara terbatas dan bersifat internal.
Selain kepada Hinca, surat SBY hanya ditujukan kepada Wakil Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin dan Wakil Ketua Umum Syarief Hasan. Namun, dalam perjalanannya, surat itu bocor tanpa diketahui dan tersebar melalui aplikasi perpesanan Whatsapp.
"Kami diminta menyampaikan hal yang perlu kami sampaikan kepada capres 02 terutama Pak Prabowo," ungkapnya.
Tak menunggu lama, setelah surat diterima Hinca langsung meneruskannya ke Prabowo melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia pun mengklaim Prabowo telah menjalankan pesan presiden keenam RI itu.
"Apa yang disampaikan Pak SBY kepada kami dan sudah kami sampaikan. Dan pada akhirnya tentu tejadi dan sudah dilaksanakan juga dengan baik," ungkapnya.
Baca juga:
SBY Kritik Kampanye Akbar Prabowo
Kemarin, surat SBY beredar. Dalam suratnya, ia mengkritik konsep kampanye akbar capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. SBY menilai konsep acara seolah hanya mewakili kelompok tertentu.
Kritik SBY itu dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada tiga pengurus Partai Demokrat; Wakil Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal Hinca Pandjaitan. SBY meminta ketiga bawahannya itu menyampaikan kritiknya ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
"Menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat, saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar," kata SBY dalam surat yang ditulis di Singapura, Sabtu, 6 April 2019.
Presiden ke-6 itu meminta konsep kampanye nasional yang digelar Minggu, 7 April 2019, mencerminkan kebinekaan yang inklusif. Dia tak ingin ada kesan eksklusif untuk menggaungkan kelompok tertentu dengan basis kelompok agama tertentu.
"Cegah demonstrasi apalagi show of force identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem," ucap dia.
Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membenarkan surat tersebut. Kritikan SBY telah diserahkan dan meminta tim BPN mengubah konsep acara kampanye nasional Prabowo-Sandi.
"Seusai arahan SBY bahwa orasi dari (Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama) Bachtiar Nasir tidak betul soal tuduhan khilafah. Ulama lain pun mengatakan siap menjaga NKRI," jelas Ferdinand.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((MEL))