Bawaslu Sebut 55 Panwas Wafat, 480 Sakit
Ilustrasi-- diskusi bertajuk Silent Killer Pemilu 2019 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019--Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut puluhan Panitia Pengawas (Panwas) wafat saat melaksanakan tugas pada pemilu 2019. Bahkan sejumlah Panwas mengalami kekerasaan saat bertugas.
"Catatan kami di Bawaslu sampai tadi malam sudah 55 Panwas wafat saat bertugas," kata Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin dalam sebuah diskusi bertajuk Silent Killer Pemilu 2019 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019.
Selain 55 orang wafat, 480 Panwas juga sakit saat menyukseskan gelaran pesta demokrasi. Selain itu sejumlah Panwas mengalami kekerasaan saat bertugas.
Dia mencontohkan ada kasus di Maluku di mana ada seorang Panwas meninggal dunia karena diduga dianiaya. "Jadi banyak motif atas kejadian yang dialami, kecelakaan juga dominan. Misalnya orang dalam posisi ketergesa-gesa mau memberikan laporan kemudian terjadi kecelakaan itu ada," ujarnya.
Afif mengatakan pihaknya berduka dan mengapresiasi semangat para panwas dalam menjalankan tugas. Namun dia meminta semua pihak berkonsentrasi menyelesaikan tugas-tugas yang masih harus diselesaikan.
"Pertama kami mengapresiasi dan mendoakan para pahlawan demokrasi yang sudah meninggal. Kedua kita tetap harus melanjutkan proses pemilu yang sekarang sedang masa rekapitulasi di tingkat Kecamatan selanjutnya di Kabupaten sampai Provinsi" ujar Afif.
Baca: 33 Pengawas Pemilu Meninggal Saat Bertugas
Selain Panwas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyampaikan ada 231 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang wafat saat menjalankan tugas. KPU menyebut Kementerian Keuangan sudah menyetujui pengajuan anggara santunan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang wafat. KPU masih menyusun mekanisme pemberian santunan.
Ketua KPU Arief Budiman menyebut KPU mengusulkan petugas KPPS yang meninggal dunia disantuni Rp30-36 juta. Sementara petugas yang mengalami musibah hingga menyebabkan cacat disantuni maksimal Rp30 juta, dan petugas luka-luka Rp16 juta. Namun, KPU masih menunggu besaran anggaran yang disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Catatan kami di Bawaslu sampai tadi malam sudah 55 Panwas wafat saat bertugas," kata Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin dalam sebuah diskusi bertajuk Silent Killer Pemilu 2019 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019.
Selain 55 orang wafat, 480 Panwas juga sakit saat menyukseskan gelaran pesta demokrasi. Selain itu sejumlah Panwas mengalami kekerasaan saat bertugas.
Dia mencontohkan ada kasus di Maluku di mana ada seorang Panwas meninggal dunia karena diduga dianiaya. "Jadi banyak motif atas kejadian yang dialami, kecelakaan juga dominan. Misalnya orang dalam posisi ketergesa-gesa mau memberikan laporan kemudian terjadi kecelakaan itu ada," ujarnya.
Afif mengatakan pihaknya berduka dan mengapresiasi semangat para panwas dalam menjalankan tugas. Namun dia meminta semua pihak berkonsentrasi menyelesaikan tugas-tugas yang masih harus diselesaikan.
"Pertama kami mengapresiasi dan mendoakan para pahlawan demokrasi yang sudah meninggal. Kedua kita tetap harus melanjutkan proses pemilu yang sekarang sedang masa rekapitulasi di tingkat Kecamatan selanjutnya di Kabupaten sampai Provinsi" ujar Afif.
Baca: 33 Pengawas Pemilu Meninggal Saat Bertugas
Selain Panwas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyampaikan ada 231 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang wafat saat menjalankan tugas. KPU menyebut Kementerian Keuangan sudah menyetujui pengajuan anggara santunan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang wafat. KPU masih menyusun mekanisme pemberian santunan.
Ketua KPU Arief Budiman menyebut KPU mengusulkan petugas KPPS yang meninggal dunia disantuni Rp30-36 juta. Sementara petugas yang mengalami musibah hingga menyebabkan cacat disantuni maksimal Rp30 juta, dan petugas luka-luka Rp16 juta. Namun, KPU masih menunggu besaran anggaran yang disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
