BPN Bantah Mendelegitimasi KPU
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Foto: Medcom.id/Anindya Legia Putri.
Jakarta: Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno, Fadli Zon, menepis tudingan pihaknya ingin mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengaku hanya ingin lembaga penyelenggara pemilu itu independen.
"Cuma ingin KPU ini bertindak profesional. Jangan sampai ada kesan tidak dipercaya," kata Fadli di Gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Maret 2019.
Menurut dia, salah satu permasalahan yang menjadi perhatian adalah mengenai data 103 warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Tidak boleh ada WNA masuk DPT. Ini malah lebih dari satu orang, lebih dari 100 orang. Ini menimbulkan orang tidak percaya. Ini serius tidak profesional," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Dia menilai KPU masih mempunyai waktu untuk memperbaiki kinerjanya, terutama dalam merampungkan masalah WNA. Masalah ini dianggap bisa diselesaikan sebelum pencoblosan pada 17 April 2019.
"DPT yang bermasalah tersebut dihapus dicek kembali masih ada waktu jangan enggan untuk mengecek masukan-masukan yang baik," tutur dia.
Sebelumnya, Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyesalkan tindakan pihak yang berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Padahal, KPU sejauh ini bersikap profesional untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas.
”Karena ada lapisan membuat KPU tidak bisa berpihak, kan ada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), ada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), secara politik diawasi DPR Komisi II," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan, Senin, 4 Maret 2019.
Ace menilai pihak-pihak yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu telah mencurigai KPU, Bawaslu, dan DKPP sejak awal penyelenggaraan Pilpres 2019. Dugaan itu diperkuat dengan adanya aksi yang dilakukan sejumlah pihak terhadap KPU.
“Dengan cara menyampaikan narasi yang tendensius, mengarah kepada alibi kekalahan,” ujar dia.
Pernyataan dari TKN ini muncul setelah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, yang ada di kubu Prabowo, ikut aksi damai di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019. Amien Rais menuntut agar KPU sebagai penyelenggara pemilu bersikap jujur, adil, dan transparan.
Baca: Petinggi PAN: Sikap Amien Rais Berbahaya
Pendiri PAN itu mengaku telah melihat indikasi kecurangan yang terjadi pada rangkaian pelaksanaan Pemilu 2019 sejak enam bulan lalu. Dia juga menyampaikan keinginannya untuk mengaudit forensik sistem teknologi informasi KPU.
"Jadi, kalau kita mau jujur, sejak enam bulan yang lalu sudah kentara adanya gejala-gejala kecurangan yang luar biasa," kata Amien Rais di depan Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Salah satu bukti kecurangan itu, menurut Amien, KTP-el tanpa pemilik yang jelas. Itu, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk pemilih ganda.
"Misalnya dalam daftar pemilih tetap (DPT) itu ada 31 juta yang bodong. Bayangkan ratusan ribu KTP-el dibuang di hutan, sawah, semak-semak, jatuh di jalan dan lain-lain. Ini apa-apaan?" tukas Amien.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Cuma ingin KPU ini bertindak profesional. Jangan sampai ada kesan tidak dipercaya," kata Fadli di Gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Maret 2019.
Menurut dia, salah satu permasalahan yang menjadi perhatian adalah mengenai data 103 warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Tidak boleh ada WNA masuk DPT. Ini malah lebih dari satu orang, lebih dari 100 orang. Ini menimbulkan orang tidak percaya. Ini serius tidak profesional," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Dia menilai KPU masih mempunyai waktu untuk memperbaiki kinerjanya, terutama dalam merampungkan masalah WNA. Masalah ini dianggap bisa diselesaikan sebelum pencoblosan pada 17 April 2019.
"DPT yang bermasalah tersebut dihapus dicek kembali masih ada waktu jangan enggan untuk mengecek masukan-masukan yang baik," tutur dia.
Sebelumnya, Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyesalkan tindakan pihak yang berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Padahal, KPU sejauh ini bersikap profesional untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas.
”Karena ada lapisan membuat KPU tidak bisa berpihak, kan ada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), ada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), secara politik diawasi DPR Komisi II," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan, Senin, 4 Maret 2019.
Ace menilai pihak-pihak yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu telah mencurigai KPU, Bawaslu, dan DKPP sejak awal penyelenggaraan Pilpres 2019. Dugaan itu diperkuat dengan adanya aksi yang dilakukan sejumlah pihak terhadap KPU.
“Dengan cara menyampaikan narasi yang tendensius, mengarah kepada alibi kekalahan,” ujar dia.
Pernyataan dari TKN ini muncul setelah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, yang ada di kubu Prabowo, ikut aksi damai di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019. Amien Rais menuntut agar KPU sebagai penyelenggara pemilu bersikap jujur, adil, dan transparan.
Baca: Petinggi PAN: Sikap Amien Rais Berbahaya
Pendiri PAN itu mengaku telah melihat indikasi kecurangan yang terjadi pada rangkaian pelaksanaan Pemilu 2019 sejak enam bulan lalu. Dia juga menyampaikan keinginannya untuk mengaudit forensik sistem teknologi informasi KPU.
"Jadi, kalau kita mau jujur, sejak enam bulan yang lalu sudah kentara adanya gejala-gejala kecurangan yang luar biasa," kata Amien Rais di depan Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Salah satu bukti kecurangan itu, menurut Amien, KTP-el tanpa pemilik yang jelas. Itu, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk pemilih ganda.
"Misalnya dalam daftar pemilih tetap (DPT) itu ada 31 juta yang bodong. Bayangkan ratusan ribu KTP-el dibuang di hutan, sawah, semak-semak, jatuh di jalan dan lain-lain. Ini apa-apaan?" tukas Amien.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
