Pemilu Serentak Perlu Dikaji Ulang
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga - Medcom.id/Arga Sumantri.
Jakarta: Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menilai pelaksanaan Pemilu Serentak mesti dikaji ulang untuk periode selanjutnya. Ini lantaran banyak petugas pemungutan suara meninggal akibat kelelahan.
"Memang kali ini, ini evaluasi juga saya lihat evaluasi bagi proses pemilu kita ya," kata Arya di Jakarta, Rabu, 23 April 2019.
Arya menilai pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan dalam praktiknya amat memberatkan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Tenaga panitia pemungutan suara amat terkuras dengan jenis surat suara yang banyak.
"Bayangkan, mereka harus pleno, jumlahnya yang harus dia hitung berapa? Belum lagi komplain-komplain dan sebagainya," ujarnya.
(Baca juga: Puluhan KPPS Meninggal, JK: Pemilu 2019 Terumit)
Politikus Partai Perindo itu menilai pada 2024 mendatang pemilu harus dipisah. Pileg dan Pilpres tak perlu digelar serentak kembali.
"Kasihan, penyelenggaranya. Mereka capeknya bukan main," ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus membarui jumlah petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia maupun sakit. Total per Senin, 22 April tercatat 91 petugas KPPS meninggal dunia.
Jumlah korban meninggal dan sakit tersebar di 19 provinsi. Sebagian besar sakit karena kelelahan. Terbanyak ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan 130 kasus, disusul Sulawesi Tengah dengan 85 kasus, dan Jawa Tengah 58 kasus.
Menanggapi hal ini, KPU telah membahas secara internal untuk pemberian santunan kepada korban dan keluarganya. KPU menghitung jumlah asuransi yang akan diberikan dengan catatan yang telah termaktub dalam regulasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Memang kali ini, ini evaluasi juga saya lihat evaluasi bagi proses pemilu kita ya," kata Arya di Jakarta, Rabu, 23 April 2019.
Arya menilai pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan dalam praktiknya amat memberatkan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Tenaga panitia pemungutan suara amat terkuras dengan jenis surat suara yang banyak.
"Bayangkan, mereka harus pleno, jumlahnya yang harus dia hitung berapa? Belum lagi komplain-komplain dan sebagainya," ujarnya.
(Baca juga: Puluhan KPPS Meninggal, JK: Pemilu 2019 Terumit)
Politikus Partai Perindo itu menilai pada 2024 mendatang pemilu harus dipisah. Pileg dan Pilpres tak perlu digelar serentak kembali.
"Kasihan, penyelenggaranya. Mereka capeknya bukan main," ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus membarui jumlah petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia maupun sakit. Total per Senin, 22 April tercatat 91 petugas KPPS meninggal dunia.
Jumlah korban meninggal dan sakit tersebar di 19 provinsi. Sebagian besar sakit karena kelelahan. Terbanyak ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan 130 kasus, disusul Sulawesi Tengah dengan 85 kasus, dan Jawa Tengah 58 kasus.
Menanggapi hal ini, KPU telah membahas secara internal untuk pemberian santunan kepada korban dan keluarganya. KPU menghitung jumlah asuransi yang akan diberikan dengan catatan yang telah termaktub dalam regulasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
