MK Tolak Gugatan NasDem di NTB Karena Banyak Coretan
Ilustrasi- sidang sengketa PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. MI/Susanto.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai NasDem terkait perselisihan suara di Nusa Tenggara Barat (NTB). Bukti yang dilampirkan NasDem ditolak lantaran terlalu banyak coretan dan perbaikan.
"Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Ketua Anwar Usman saat membacakan putusan sidang PHPU pileg di Gedung MK di jalan Medan Merdeka Barat, Kamis, 8 Agustus 2019.
Majelis hakim tidak dapat meyakini bukti C1 dan DA-1 yang diserahkan NasDem lantaran penuh tip-ex (cairan yang digunakan mengoreksi kesalahan tulisan). Beberapa bukti yang dibawa bahkan terlihat bekas coretan.
"Selain itu formulir C1 yang diajukan pemohon justru berbeda dengan bukti yang dimiliki termohon dan Bawaslu, terlebih lagi sebagian bukti pemohon banyak coretan bekas coretan dan tip-ex basah dan ditambah-tambahi angka-angka baru, terhadap bukti di atas, mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti C1 yang diajukan pemohon," kata hakim MK Wahidudidin Adams saat membacakan pertimbangan.
Hakim lebih mempertimbangkan bukti yang diberikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran dinilai lebih meyakinkan. Hakim menilai bukti yang diajukan Bawaslu yang benar.
Baca: MK Nyatakan Gugatan Keponakan Prabowo Kedaluwarsa
"Mahkamah berpendapat bukti yang diajukan termohon dan Bawaslu adalah yang benar, karena pertimbangan tersebut, terlebih lagi saksi tidak menguatkan dalil-dalil pemohon, oleh karenanya dalil pemohon tak beralasan menurut hukum," ujar Adams.
Hakim juga menyebut gugatan NasDem yang mengatakan Bawaslu tidak memberikan putusan apa pun tidak benar. Dalam fakta persidangan, Bawaslu telah memberikan rekomendasi kepada NasDem mencocokan data kepada kecamatan setempat.
"Bawaslu telah rekomendasi termohon lakukan pencocokan data ulang pada sebaian TPS di kecamatan, dan pencocokan salinan DA-1 di Bima, berdasarkan pencocokan, adanya perbedaan dan sudah dikoreksi, dengan demikian dalil pemohon tidak diakomodir pemohon sehingga dalil permohonan aquo tidak relevan secara hukum," tutur Adams
Sebelumnya, partai NasDem menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena diduga ada pengurangannya suara NasDem dan penambahan suara Partai Hanura. Penambahan suara ini terjadi di enam TPS di Bima NTB di Kecamatan Palibelo dan Belo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Ketua Anwar Usman saat membacakan putusan sidang PHPU pileg di Gedung MK di jalan Medan Merdeka Barat, Kamis, 8 Agustus 2019.
Majelis hakim tidak dapat meyakini bukti C1 dan DA-1 yang diserahkan NasDem lantaran penuh tip-ex (cairan yang digunakan mengoreksi kesalahan tulisan). Beberapa bukti yang dibawa bahkan terlihat bekas coretan.
"Selain itu formulir C1 yang diajukan pemohon justru berbeda dengan bukti yang dimiliki termohon dan Bawaslu, terlebih lagi sebagian bukti pemohon banyak coretan bekas coretan dan tip-ex basah dan ditambah-tambahi angka-angka baru, terhadap bukti di atas, mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti C1 yang diajukan pemohon," kata hakim MK Wahidudidin Adams saat membacakan pertimbangan.
Hakim lebih mempertimbangkan bukti yang diberikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran dinilai lebih meyakinkan. Hakim menilai bukti yang diajukan Bawaslu yang benar.
Baca: MK Nyatakan Gugatan Keponakan Prabowo Kedaluwarsa
"Mahkamah berpendapat bukti yang diajukan termohon dan Bawaslu adalah yang benar, karena pertimbangan tersebut, terlebih lagi saksi tidak menguatkan dalil-dalil pemohon, oleh karenanya dalil pemohon tak beralasan menurut hukum," ujar Adams.
Hakim juga menyebut gugatan NasDem yang mengatakan Bawaslu tidak memberikan putusan apa pun tidak benar. Dalam fakta persidangan, Bawaslu telah memberikan rekomendasi kepada NasDem mencocokan data kepada kecamatan setempat.
"Bawaslu telah rekomendasi termohon lakukan pencocokan data ulang pada sebaian TPS di kecamatan, dan pencocokan salinan DA-1 di Bima, berdasarkan pencocokan, adanya perbedaan dan sudah dikoreksi, dengan demikian dalil pemohon tidak diakomodir pemohon sehingga dalil permohonan aquo tidak relevan secara hukum," tutur Adams
Sebelumnya, partai NasDem menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena diduga ada pengurangannya suara NasDem dan penambahan suara Partai Hanura. Penambahan suara ini terjadi di enam TPS di Bima NTB di Kecamatan Palibelo dan Belo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
