Kubu Prabowo Semringah
Ketua Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menyampaikan permohonan di Gedung MK, Jakarta. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Tim hukum pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengapresiasi keputusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kubu pasangan nomor urut 02 bernapas lega karena hakim MK mempertimbangkan permohonan perbaikan yang diajukan pihaknya.
"Ini majelis hakim perlu diapresiasi dengan mengemukakan secara eksplisit dengan bahasa yang implisit," kata ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW), di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
BW juga menyanjung hakim MK yang memberikan waktu tambahan kepada termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU); pihak terkait, capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin; maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka diberi kesempatan lebih membuat jawaban dari permohonan perbaikan yang disampaikan pemohon.
"Di mana permohonan yang akan diperiksa secara implisit disebutkan permohonan yang diperiksa adalah permohonan yang dibacakan di ruang sidang," ujar BW.
Permohonan gugatan Prabowo yang disampaikan pertama kepada MK pada Jumat, 24 Mei 2019, berbeda dengan perbaikan permohonan yang disampaikan pada Senin, 10 Juni 2019. KPU, pihak terkait, dan Bawaslu, terpaksa menyiapkan jawaban permohonan yang telah diperbaiki. Ketiga pihak hanya menyiapkan jawaban permohonan pertama.
"Saya menikmati saja perdebatan itu, karena bisa menjadi pelajaran kita. Ini baru awal, prosesnya masih panjang, mudah-mudahan dengan melalui putusan yang berbasis pada keadilan dan kejujuran, sungguh-sungguh diperhatikan," ujar BW.
Prabowo-Sandi membacakan permohonan gugatan sengketa pilpres dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK hari ini. Dalam pokok permohonannya, Prabowo menuding sebanyak 21 juta suara pasangan capres-cawapres nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah.
KPU sejatinya menetapkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi 68 juta suara atau 44,5 persen dukungan.
Baca: Hakim MK Beri Waktu Tambahan Jawab Perbaikan Pemohon
Penghitungan suara ini dituduh ditetapkan melalui cara tak benar dan melawan hukum. Jokowi sebagai petahana dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.
Kubu Prabowo mengeklaim pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan massif terjadi di Pilpres 2019. Kondisi ini dianggap melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil.
Prabowo cs menyebut Jokowi-Ma'ruf seharusnya hanya mendapatkan 63,5 juta suara atau 48 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52 persen dukungan.
Prabowo-Sandi pun memohon dimenangkan di Pilpres 2019 kepada MK. Pasangan nomor urut 02 mengharapkan MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf atau setidaknya memerintahkan KPU mengadakan pemungutan suara ulang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Ini majelis hakim perlu diapresiasi dengan mengemukakan secara eksplisit dengan bahasa yang implisit," kata ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW), di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
BW juga menyanjung hakim MK yang memberikan waktu tambahan kepada termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU); pihak terkait, capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin; maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka diberi kesempatan lebih membuat jawaban dari permohonan perbaikan yang disampaikan pemohon.
"Di mana permohonan yang akan diperiksa secara implisit disebutkan permohonan yang diperiksa adalah permohonan yang dibacakan di ruang sidang," ujar BW.
Permohonan gugatan Prabowo yang disampaikan pertama kepada MK pada Jumat, 24 Mei 2019, berbeda dengan perbaikan permohonan yang disampaikan pada Senin, 10 Juni 2019. KPU, pihak terkait, dan Bawaslu, terpaksa menyiapkan jawaban permohonan yang telah diperbaiki. Ketiga pihak hanya menyiapkan jawaban permohonan pertama.
"Saya menikmati saja perdebatan itu, karena bisa menjadi pelajaran kita. Ini baru awal, prosesnya masih panjang, mudah-mudahan dengan melalui putusan yang berbasis pada keadilan dan kejujuran, sungguh-sungguh diperhatikan," ujar BW.
Prabowo-Sandi membacakan permohonan gugatan sengketa pilpres dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK hari ini. Dalam pokok permohonannya, Prabowo menuding sebanyak 21 juta suara pasangan capres-cawapres nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah.
KPU sejatinya menetapkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi 68 juta suara atau 44,5 persen dukungan.
Baca: Hakim MK Beri Waktu Tambahan Jawab Perbaikan Pemohon
Penghitungan suara ini dituduh ditetapkan melalui cara tak benar dan melawan hukum. Jokowi sebagai petahana dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.
Kubu Prabowo mengeklaim pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan massif terjadi di Pilpres 2019. Kondisi ini dianggap melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil.
Prabowo cs menyebut Jokowi-Ma'ruf seharusnya hanya mendapatkan 63,5 juta suara atau 48 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52 persen dukungan.
Prabowo-Sandi pun memohon dimenangkan di Pilpres 2019 kepada MK. Pasangan nomor urut 02 mengharapkan MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf atau setidaknya memerintahkan KPU mengadakan pemungutan suara ulang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
