Sikap Bambang Tak Mencerminkan Eks Pimpinan KPK
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyesalkan pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, yang meragukan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Bambang dinilai cenderung mencurigai MK tak independen.
"Pernyataan BW (Bambang Widjojanto) menunjukan sikap yang skeptis dan tidak percaya kepada MK," kata Ace di Jakarta, Minggu, 26 Mei 2019.
Menurut Ace, sikap Bambang merupakan preseden yang buruk. Persidangan belum selesai, namun sudah menuduh MK macam-macam. Boleh jadi, kata Ace, bila nanti gugatan Prabowo-Sandi kalah, Bambang akan menyebut lembaga MK korup.
"Padahal bisa jadi dalam hal-hal bukti-buktinya tidak memenuhi syarat atau tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang meyakinkan MK," ucap politikus Golkar itu.
Bagi Ace, pernyataan Bambang juga tidak mencerminkan sebagai tokoh yang pernah memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, pimpinan KPK ataupun MK sama-sama lahir dari proses politik.
(Baca juga: KPU dan TKN Diminta Mewaspadai Sepak Terjang BW)
Ace menjelaskan, para hakim MK dipilih oleh tiga lembaga tinggi negara, yakni pemerintah, Mahkamah Agung (MA), dan DPR. Ketiga lembaga tinggi negara ini memiliki independensi masing-masing.
"Mereka memilih para Hakim MK itu dengan berbagai pertimbangan dan tidak dapat dipengaruhi misalnya oleh pemerintahan, apalagi mendikte," ujarnya.
Menurut Ace, Bambang harusnya berkaca diri. "Apakah setiap orang yang dipilih dari lembaga negara itu betul-betul korup? Padahal dirinya (Bambang) juga menjadi bagian dari Pimpinan KPK dipilih oleh lembaga DPR," tandas dia.
Bambang Widjojanto menjadi Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi dan resmi mendaftarkan sengketa Pemilu ke MK. Ia berharap gugatan kubu Prabowo-Sandi ini bisa diproses secara independen oleh MK.
"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata Bambang di gedung MK, Jakarta pada Jumat, 24 Mei 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Pernyataan BW (Bambang Widjojanto) menunjukan sikap yang skeptis dan tidak percaya kepada MK," kata Ace di Jakarta, Minggu, 26 Mei 2019.
Menurut Ace, sikap Bambang merupakan preseden yang buruk. Persidangan belum selesai, namun sudah menuduh MK macam-macam. Boleh jadi, kata Ace, bila nanti gugatan Prabowo-Sandi kalah, Bambang akan menyebut lembaga MK korup.
"Padahal bisa jadi dalam hal-hal bukti-buktinya tidak memenuhi syarat atau tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang meyakinkan MK," ucap politikus Golkar itu.
Bagi Ace, pernyataan Bambang juga tidak mencerminkan sebagai tokoh yang pernah memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, pimpinan KPK ataupun MK sama-sama lahir dari proses politik.
(Baca juga: KPU dan TKN Diminta Mewaspadai Sepak Terjang BW)
Ace menjelaskan, para hakim MK dipilih oleh tiga lembaga tinggi negara, yakni pemerintah, Mahkamah Agung (MA), dan DPR. Ketiga lembaga tinggi negara ini memiliki independensi masing-masing.
"Mereka memilih para Hakim MK itu dengan berbagai pertimbangan dan tidak dapat dipengaruhi misalnya oleh pemerintahan, apalagi mendikte," ujarnya.
Menurut Ace, Bambang harusnya berkaca diri. "Apakah setiap orang yang dipilih dari lembaga negara itu betul-betul korup? Padahal dirinya (Bambang) juga menjadi bagian dari Pimpinan KPK dipilih oleh lembaga DPR," tandas dia.
Bambang Widjojanto menjadi Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi dan resmi mendaftarkan sengketa Pemilu ke MK. Ia berharap gugatan kubu Prabowo-Sandi ini bisa diproses secara independen oleh MK.
"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata Bambang di gedung MK, Jakarta pada Jumat, 24 Mei 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
