Dorong Hak Angket, Fraksi PKB: Saya Tak Pernah Melihat Pemilu Sebrutal Ini
Rapat Paripurna DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menegaskan tidak boleh ada satu pihak pun yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan satu pihak dalam Pemilu 2024. Di rapat paripurna, Luluk menyebut, pemilu harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berprinsip kejujuran dan etika yang tinggi.
“Pemilu tidak bisa hanya dipandang dalam konteks hasil, lebih dari itu, konteks proses harus juga jadi cerminan untuk kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil,” ungkap Luluk, dalam rapat paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Jika proses yang dilalui penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka ia menyebut, pemilu tidak bisa dianggap serta-merta selesai. Meskipun pemilu telah berakhir sesuai jadwalnya.
Sebagai salah satu pelaku sejarah pergerakan reformasi 1998, Luluk mengaku belum pernah melihat proses pemilu sebrutal Pemilu 2024. Ia menilai etika dan moral politik saat ini berada di titik minus.
Ia menuntut DPR agar tak hanya diam saja. Apalagi ketika para akademisi, budayawan, profesor, mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan.
“Tanggung jawab moral dan politik kita adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakan ataupun suara yang enggak sanggup disuarakan,” tuturnya.
Luluk juga menyebut silent majority sepakat untuk mendorong DPR agar menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Menurutnya, hak angket perlu untuk mengakhiri berbagai desas desus kecurigaan yang tidak perlu.
“Kita ingin demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata berdarah-darah dan nyawa yang dikorbankan pada 1998 berakhir dengan sia-sia. Karena itu pimpinan DPR saya mendukung hak angket ini dilakukan, semata-mata untuk memberi kepastian bahwa proses pemilu benar-benar dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat,” tegas Luluk.
Luluk mengingatkan bahwa fungsi DPR untuk menggunakan hak angketnya sedang ditunggu masyarakat. “Sekali lagi kita tak boleh tinggal diam, jangan pernah jadi pengkhianat dan mengkhianati kedaulatan rakyat,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
“Pemilu tidak bisa hanya dipandang dalam konteks hasil, lebih dari itu, konteks proses harus juga jadi cerminan untuk kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil,” ungkap Luluk, dalam rapat paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Jika proses yang dilalui penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka ia menyebut, pemilu tidak bisa dianggap serta-merta selesai. Meskipun pemilu telah berakhir sesuai jadwalnya.
Sebagai salah satu pelaku sejarah pergerakan reformasi 1998, Luluk mengaku belum pernah melihat proses pemilu sebrutal Pemilu 2024. Ia menilai etika dan moral politik saat ini berada di titik minus.
Ia menuntut DPR agar tak hanya diam saja. Apalagi ketika para akademisi, budayawan, profesor, mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan.
“Tanggung jawab moral dan politik kita adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakan ataupun suara yang enggak sanggup disuarakan,” tuturnya.
| Baca juga: Legislator Gerindra Sebut Lebih Penting Hak Sopir Angkut Ketimbang Hak Angket |
Luluk juga menyebut silent majority sepakat untuk mendorong DPR agar menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Menurutnya, hak angket perlu untuk mengakhiri berbagai desas desus kecurigaan yang tidak perlu.
“Kita ingin demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata berdarah-darah dan nyawa yang dikorbankan pada 1998 berakhir dengan sia-sia. Karena itu pimpinan DPR saya mendukung hak angket ini dilakukan, semata-mata untuk memberi kepastian bahwa proses pemilu benar-benar dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat,” tegas Luluk.
Luluk mengingatkan bahwa fungsi DPR untuk menggunakan hak angketnya sedang ditunggu masyarakat. “Sekali lagi kita tak boleh tinggal diam, jangan pernah jadi pengkhianat dan mengkhianati kedaulatan rakyat,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
BERITA TERKAIT
