Besok, Unpad Bergerak Gelar Aksi Seruan Padjajaran Selamatkan Demokrasi dan Hukum
Seruan Padjajaran Selamatkan Demokrasi. Istimewa
Bandung: Akademika Universitas Padjadjaran dan alumni berencana membacakan Seruan Padjadjaran, Sabtu, 3 Februari untuk menyikapi kondisi demokrasi di Tanah Air saat ini. Dalam Seruan Padjadjaran itu mereka mengeluarkan tujuh poin utama yang menjadi keprihatinan.
Salah satunya ialah soal sikap presiden yang seharusnya menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika. Apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
Justito Adiprasetio, salah seorang pengajar, menyatakan, Seruan Padjadjaran dikeluarkan sebagai ajakan untuk menyelamatkan negara hukum yang demokratis, beretika dan bermartabat.
"Hukum sebagai pengatur, pembatas dan rel yang seharusnya menjadi bintang pemandu justru digunakan untuk menjustifikasi dan melegitimasi proses-proses kebijakan politik, ekonomi, sosial dan kebijakan lainnya yang bermasalah. Hal tersebut tidak lain karena adanya krisis kepemimpinan yang tidak beretika. Kenyataannya, hukum hanya ditempatkan sebagai rules tanpa jiwa dan moralitas," jelasnya.
Untuk itu, Universitas Padjadjaran mengeluarkan 7 poin keprihatinan. Di antaranya, pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya dan dijalankan secara konsisten.
Universitas Padjadjaran juga meminta negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.
"Kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi," tandas Justito.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
Salah satunya ialah soal sikap presiden yang seharusnya menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika. Apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
Justito Adiprasetio, salah seorang pengajar, menyatakan, Seruan Padjadjaran dikeluarkan sebagai ajakan untuk menyelamatkan negara hukum yang demokratis, beretika dan bermartabat.
"Hukum sebagai pengatur, pembatas dan rel yang seharusnya menjadi bintang pemandu justru digunakan untuk menjustifikasi dan melegitimasi proses-proses kebijakan politik, ekonomi, sosial dan kebijakan lainnya yang bermasalah. Hal tersebut tidak lain karena adanya krisis kepemimpinan yang tidak beretika. Kenyataannya, hukum hanya ditempatkan sebagai rules tanpa jiwa dan moralitas," jelasnya.
| Baca: Susul Kampus Lain, Petisi Kieraha Universitas Khairun Ternate Selamatkan Demokrasi |
Untuk itu, Universitas Padjadjaran mengeluarkan 7 poin keprihatinan. Di antaranya, pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya dan dijalankan secara konsisten.
Universitas Padjadjaran juga meminta negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.
"Kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi," tandas Justito.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
