Pengamat: Statement Jokowi Soal Netralitas Hanya Slogan
Presiden Joko Widodo (Jokowi). MI/Indri
Jakarta: Statement atau pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disebut sekadar sebuah slogan. Buktinya, masih ada penghalangan yang dilakukan oknum pejabat di daerah dalam kegiatan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan.
"Statement Jokowi hanya slogan, jika benar ia netral, seharusnya di bawahnya jauh lebih netral karena ikut perintah Presiden," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 31 Desember 2023.
Dengan serangkaian kejadian ini, dia menafsirkan Jokowi justru ikut terlibat dalam upaya menghalangi kegiatan Anies Baswedan. Pasalnya, tidak ada tindakan tegas dari Kepala Negara atas upaya penghalangan yang dilakukan oknum daerah setempat.
"Jika Presiden tidak berupaya membela semua kandidat, ditafsir Presiden ikut terlibat dalam hal menghalang-halangi kampanye Anies," kata dia.
Menurut dia, pemerintah harus memberikan fasilitas kepada semua kontestan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sehingga, anggapan miring terhadap pemerintah terkait menghalangi setiap kegiatan kontestan bisa diredam.
"Pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang diperlukan agar publik tidak menilai negatif," ujar Dedi.
Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mengungkap enam kegiatan Anies yang disebut izinnya sebelum dan saat masa kampanye. Hal ini diduga dilakukan oleh oknum pemerintah atau aparat penegak hukum (APH) setempat.
"Melarang atau mencabut izin beberapa kegiatan yang akan dihadiri capres Amies Baswedan. Sikap neo orba tersebut bahkan dilakukan beberapa kali di beberapa daerah di Indonesia," kata Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Desember 2023.
Pertama, pencabutan izin acara terjadi saat silaturahmi akbar Anies dan Partai NasDem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin, Aceh. Kedua, pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri Anies.
Ketiga, pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies di Pekanbaru, Riau. Keempat, upaya pencabutan izin kegiatan Anies di Camis dan Tasikmalaya.
Kelima yakni pencabutan izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat di Bandung, hanya beberapa jam sebelum acara digelar. Keenam, Pencabutan izin acara 'Desak Anies' di arena terbuka Taman Budaya, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Statement Jokowi hanya slogan, jika benar ia netral, seharusnya di bawahnya jauh lebih netral karena ikut perintah Presiden," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 31 Desember 2023.
Dengan serangkaian kejadian ini, dia menafsirkan Jokowi justru ikut terlibat dalam upaya menghalangi kegiatan Anies Baswedan. Pasalnya, tidak ada tindakan tegas dari Kepala Negara atas upaya penghalangan yang dilakukan oknum daerah setempat.
"Jika Presiden tidak berupaya membela semua kandidat, ditafsir Presiden ikut terlibat dalam hal menghalang-halangi kampanye Anies," kata dia.
Menurut dia, pemerintah harus memberikan fasilitas kepada semua kontestan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sehingga, anggapan miring terhadap pemerintah terkait menghalangi setiap kegiatan kontestan bisa diredam.
"Pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang diperlukan agar publik tidak menilai negatif," ujar Dedi.
| Baca Juga: Viral Gus Miftah Bagi-bagi Uang di Pamekasan, Timnas Anies-Muhaimin: Perlu Investigasi Bawaslu |
Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mengungkap enam kegiatan Anies yang disebut izinnya sebelum dan saat masa kampanye. Hal ini diduga dilakukan oleh oknum pemerintah atau aparat penegak hukum (APH) setempat.
"Melarang atau mencabut izin beberapa kegiatan yang akan dihadiri capres Amies Baswedan. Sikap neo orba tersebut bahkan dilakukan beberapa kali di beberapa daerah di Indonesia," kata Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Desember 2023.
Pertama, pencabutan izin acara terjadi saat silaturahmi akbar Anies dan Partai NasDem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin, Aceh. Kedua, pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri Anies.
Ketiga, pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies di Pekanbaru, Riau. Keempat, upaya pencabutan izin kegiatan Anies di Camis dan Tasikmalaya.
Kelima yakni pencabutan izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat di Bandung, hanya beberapa jam sebelum acara digelar. Keenam, Pencabutan izin acara 'Desak Anies' di arena terbuka Taman Budaya, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
