Jakarta: Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyebut isu mendiskreditkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah terbaca. Hal itu nyata terjadi dan bertujuan menggerus kepercayaan publik. 

"Isu-isu seperti itu kan sudah lama untuk melemahkan pemerintah," ujar Ma'ruf di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Dia yakin KPU sudah bertindak sesuai undang-undang dalam menjalankan tugas. Skenario apa pun untuk mendiskreditkan penyelenggara pemilihan umum tak bisa meluluhkan kepercayaan publik.

Ma'ruf mengamini pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait hal ini. Ia setuju ada upaya mendiskreditkan pemerintahan Joko Widodo melalui isu-isu hoaks. 

(Baca juga: Moeldoko Endus Upaya Mendiskreditkan KPU)

Namun, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu yakin hal tersebut tak berdampak. "(Karena) dukungan kepada Pak Jokowi makin kuat, bukan makin lemah," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melihat upaya mendiskreditkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengendus indikasi itu jauh sebelum munculnya kabar bohong mengenai 7 kontainer berisi surat suara tercoblos.

"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu. Ini sudah jelas," tegas Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.

Menurutnya, isu surat suara tercoblos bukan cara pertama yang dilakukan untuk mendiskreditkan pemerintah atau KPU. Sebelumnya, terang dia, ada isu tercecernya KTP berbasis elektronik (KTP-el) di sejumlah daerah dan KTP-el ganda.

(Baca juga: Ada Upaya Mendegradasi Kredibilitas KPU)


Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))