Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilakan peserta pemilu menggunakan videotron sebagai alat peraga kampanye (APK). Tetapi, pemasangan iklan di videotron tetap harus sesuai aturan. 

"Prinsipnya peserta pemilu memang diperbolehkan membuat APK secara mandiri selain yang difasilitasi KPU. APK itu salah satunya videotron," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Oktober 2018. 

Namun, Wahyu mengatakan pemasangan APK di videotron harus sesuai aturan. Peserta pemilu harus berkoordinasi dengan pemda setempat untuk menentukan titik-titik mana saja yang boleh dan tidak boleh dipasang APK.

"Jadi, misalnya APK-nya benar, tapi dipasang di tempat yang tidak diizinkan. Itu pelanggaran kampanye juga. Pemasangan APK tidak pada tempatnya," tukas dia. 

Terkait dengan APK Joko Widodo-Ma'ruf Amin di videotron, Wahyu tak mau banyak komentar. Pihaknya menyerahkan hal itu pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Bergantung Bawaslu," tandas dia. 

(Baca juga: Timses Bantah Memasang Videotron Jokowi-Ma'ruf)

Tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf membantah sengaja memunculkan APK di videotron yang memuat pasangan nomor urut 01 itu di sejumlah titik. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menyebut iklan itu tidak dipasang oleh tim kampanye nasional atau tim kampanye daerah. 

Karding menduga videotron itu dibuat perorangan atau kelompok di luar tim kampanye yang senang terhadap Jokowi. Videotron diduga jadi alat untuk mendapatkan perhatian tim kampanye.

"Kira-kira proposal kepada kita bahwa saya punya desain baliho, titik-titik, seperti itu," ujarnya.

Menurut Karding, laporan videotron sulit dilanjutkan. Sebab, kata dia, aturan Bawaslu DKI muncul setelah adanya laporan videotron.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))