Pemilu 2019 Dinilai Berjalan Baik
Ketua SETARA Institute Hendardi (kiri). (Foto: ANTARA/Wahyu Putro)
Jakarta: Ketua SETARA Institute Hendardi menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan baik. Namun, di sisi lain, masih banyak pekerjaan untuk membenahi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Menurut Hendardi, secara teknis pemilu serentak memberikan pembelajaran perbaikan pemilu di masa mendatang. Dari beban kerja penyelenggara, korban jiwa, dan hilangnya fokus pemilih untuk memilih caleg-caleg berkualitas, karena konsentrasi pemilih terpusat pada pilpres.
"Secara umum pilpres berjalan dengan baik sesuai dengan hukum pemilu yang telah didesain para penyelenggaran negara," kata Hendardi di Jakarta, Selasa, 30 Mei 2019.
Menurut dia, ketidakpuasan hasil penghitungan suara sementara dan tuduhan kecurangan dari beberapa pihak bisa diselesaikan melalui mekanisme demokratik yang tersedia. Di antaranya, melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hendardi menilai masih terdapat beberapa persoalan yang bersifat partikular dan kasuistik dalam pelaksanaan pemilu. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan alasan mendelegitimasi kinerja para penyelenggara.
Baca juga: TKN Heran Dituding Merendahkan Pejuang
"Sebagian besar komplain atas pilpres dan peristiwa yang dilaporkan telah direspons oleh KPU dan Bawaslu," tegas dia.
Ia menjelaskan generalisasi kasus-kasus tertentu untuk menolak hasil pemilu jelas merupakan kekeliruan menilai pemilu. Hal tersebut juga malah akan membahayakan proses demokrasi Indonesia.
Di sisi lain, kampanye penolakan atas hasil piplres yang dilakukan beberapa pihak merupakan ekspresi kritis berlebihan. Pasalnya, seluruh saluran penyelesaian demokratik telah tersedia.
"Patut diingat tidak ada instrumen hukum, konstitusi, dan kelembagaan apa pun yang bisa membatalkan penyelenggaraan pemilu, kecuali mempersengketakan hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi," tutur Hendardi.
Berbagai praktik dan kasus yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu berintegritas, hendaknya didokumentasikan, dikaji, dan didiskusikan guna perbaikan hukum pemilu. Termasuk desain pemilu legislatif yang terpisah dari pilpres, sistem penghitungan pemilu legislatif yang meminimalisasi kecurangan antarcaleg.
"Baik dalam satu partai maupun antarpartai, dan gagasan e-counting dan e-voting yang hemat biaya," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
Menurut Hendardi, secara teknis pemilu serentak memberikan pembelajaran perbaikan pemilu di masa mendatang. Dari beban kerja penyelenggara, korban jiwa, dan hilangnya fokus pemilih untuk memilih caleg-caleg berkualitas, karena konsentrasi pemilih terpusat pada pilpres.
"Secara umum pilpres berjalan dengan baik sesuai dengan hukum pemilu yang telah didesain para penyelenggaran negara," kata Hendardi di Jakarta, Selasa, 30 Mei 2019.
Menurut dia, ketidakpuasan hasil penghitungan suara sementara dan tuduhan kecurangan dari beberapa pihak bisa diselesaikan melalui mekanisme demokratik yang tersedia. Di antaranya, melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hendardi menilai masih terdapat beberapa persoalan yang bersifat partikular dan kasuistik dalam pelaksanaan pemilu. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan alasan mendelegitimasi kinerja para penyelenggara.
Baca juga: TKN Heran Dituding Merendahkan Pejuang
"Sebagian besar komplain atas pilpres dan peristiwa yang dilaporkan telah direspons oleh KPU dan Bawaslu," tegas dia.
Ia menjelaskan generalisasi kasus-kasus tertentu untuk menolak hasil pemilu jelas merupakan kekeliruan menilai pemilu. Hal tersebut juga malah akan membahayakan proses demokrasi Indonesia.
Di sisi lain, kampanye penolakan atas hasil piplres yang dilakukan beberapa pihak merupakan ekspresi kritis berlebihan. Pasalnya, seluruh saluran penyelesaian demokratik telah tersedia.
"Patut diingat tidak ada instrumen hukum, konstitusi, dan kelembagaan apa pun yang bisa membatalkan penyelenggaraan pemilu, kecuali mempersengketakan hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi," tutur Hendardi.
Berbagai praktik dan kasus yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu berintegritas, hendaknya didokumentasikan, dikaji, dan didiskusikan guna perbaikan hukum pemilu. Termasuk desain pemilu legislatif yang terpisah dari pilpres, sistem penghitungan pemilu legislatif yang meminimalisasi kecurangan antarcaleg.
"Baik dalam satu partai maupun antarpartai, dan gagasan e-counting dan e-voting yang hemat biaya," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
