Langkah OSO Jika Dirinya Dicoret KPU
Kuasa hukum Oesma Sapta Odang Dodi Abdulkadir. Medcom.id/ Theofilus Ifan Sucipto,
Jakarta: Kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO) Dodi Abdulkadir sudah mengantisipasi jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret nama kliennya dari Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dodi mengatakan pihaknya akan menyerahkan pada aparat penegak hukum. Sebab, menurut pihaknya, KPU telah melanggar UU Pemilu.
"Pelanggaran pada UU ranahnya hukum publik bukan delik aduan. Kita menunggu hukum berjalan," kata Dodi saat ditemui di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Selasa 22 Januari 2019.
Seperti diketahui, KPU menunggu surat pengunduran diri OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura jika ingin terdaftar sebagai DCT DPD hingga Selasa malam.
Namun OSO menegaskan dirinya tidak akan patuh pada KPU selama KPU tidak patuh pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA).
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyebut anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. OSO lantas menggugat putusan itu ke MA dan PTUN.
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi OSO terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan anggota DPD. Majelis Hakim PTUN juga menelurkan putusan serupa dengan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menganulir OSO sebagai calon anggota DPD lantaran menjadi pengurus partai.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
Dodi mengatakan pihaknya akan menyerahkan pada aparat penegak hukum. Sebab, menurut pihaknya, KPU telah melanggar UU Pemilu.
"Pelanggaran pada UU ranahnya hukum publik bukan delik aduan. Kita menunggu hukum berjalan," kata Dodi saat ditemui di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Selasa 22 Januari 2019.
Seperti diketahui, KPU menunggu surat pengunduran diri OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura jika ingin terdaftar sebagai DCT DPD hingga Selasa malam.
Namun OSO menegaskan dirinya tidak akan patuh pada KPU selama KPU tidak patuh pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA).
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyebut anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. OSO lantas menggugat putusan itu ke MA dan PTUN.
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi OSO terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan anggota DPD. Majelis Hakim PTUN juga menelurkan putusan serupa dengan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menganulir OSO sebagai calon anggota DPD lantaran menjadi pengurus partai.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
BERITA TERKAIT
