Caleg DPR RI dari PDIP Perjuangan, Masinton Pasaribu (kiri). (Foto: MI/Susanto)
Caleg DPR RI dari PDIP Perjuangan, Masinton Pasaribu (kiri). (Foto: MI/Susanto)

Caleg Golkar dan PDIP Memprotes Pemilu Ulang di Malaysia

Pemilu pileg pemilu serentak 2019
Thomas Harming Suwarta • 16 Mei 2019 10:48
Jakarta: Sejumlah caleg DPR dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II mempersoalkan pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia. Caleg dari PDIP Perjuangan, Masinton Pasaribu; Partai Golkar Christina Aryani; dan PPP Dato Muhammad Zainul Arifin bahkan datang ke Malaysia lantaran pelaksanaan PSU terindikasi curang.
 
Menurut Masinton, PSU yang dilakukan via pos itu diduga curang lantaran tidak menjangkau seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sejumlah DPT mengaku tak menerima surat suara untuk PSU.
 
"Kami menerima laporan saat PSU justru sebagian besar (DPT) tidak menerima surat suara via Pos ini. Misalnya di Negeri Perak, Selangor, Shah Alam, Kelantan, dan Trengganu," ujar Masinton di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, ada sekitar 257.000 surat suara untuk PSU yang telah dikirim secara bertahap dengan tiga kali pengiriman ke berbagai wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Namun saat dilakukan pengecekan, ditemukan perbedaan amplop surat suara PSU via pos yang diterima pemilih.
 
"Yang kami temukan adalah ada yang menggunakan cap bertuliskan 'pemilu ulang' dan ada juga yang bercap 'pemungutan suara ulang'. Tidak ada kejelasan mana yang sebenarnya berlaku dan mengapa bisa ada perbedaan ini," jelas Masinton.
 
Baca juga:Kemenkes Lakukan Autopsi Verbal Petugas KPPS Meninggal
 
Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), ungkap dia, seharusnya keterangan di amplop untuk PSU tertulis 'Pemungutan Suara Ulang'. Selain itu, para caleg juga menemukan adanya surat suara yang dikirimkan ke alamat yang sudah tidak ditinggali warga negara Indonesia.
 
"Ada juga PPLN yang mengirimkan surat suara untuk PSU bagi WNI yang sudah menyalurkan suaranya langsung ke TPS. Bahkan ada juga pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPSLN 14 April lalu ternyata juga masih dikirimkan surat suara PSU via pos. Ini semrawut sekali," ungkap dia.
 
Masinton menyebut PPLN Kuala Lumpur tidak transparan dan kerap mengubah kebijakan. Misalnya tenggat waktu penerimaan surat suara PSU yang awalnya ditetapkan 13 Mei, lalu menjadi 15 Mei 2019.
 
"Tanggal penghitungan yang semula jatuh di tanggal 15 Mei diubah menjadi tanggal 16 Mei dan informasi terakhir mundur lagi ke tanggal 17 Mei. Padahal KPU sendiri tidak pernah mengeluarkan kebijakan tertulis perihal pengubahan tahapan ini," sebutnya.
 
Baca juga:Rekonsiliasi Harus Dipercepat
 
Masinton mengaku khawatir kesemrawutan pelaksanaan PSU via pos di wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya serta ketidaksiapan PPLN dan Panwaslu LN Kuala Lumpur dalam mendistribusi dan mengawasi surat suara via pos dimanfaatkan oknum tertentu karena tidak sampai ke tangan pemilih.
 
"Padahal hakekat diadakannya PSU via pos adalah untuk menjamin kualitas pemilu yang berintegritas dan mencegah terjadinya praktik kecurangan dan manipulasi suara rakyat oleh oknum-oknum tertentu," imbuh dia.
 
Seperti diketahui, proses pemungutan suara di Malaysia diwarnai kasus surat suara tercoblos. Ini terjadi khusus bagi surat suara yang dikirimkan via pos. Akibatnya, KPU memutuskan ada PSU untuk Malaysia yang menggunakan metode pos itu.
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif