TKN Tak Pusingkan Masa Lalu Bambang Widjojanto
Ketua tim kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Ketua Tim Kuasa Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, tak mempersoalkan rekam jejak Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW). TKN menghormati BW sebagai advokat.
"Jadi kami berbaik sangka saja. Jadi siapa pun advokat yang diajukan Pak Prabowo-Sandi, insyallah kami tidak akan persoalkan. Tidak akan kami pertanyakan dan kami terima apa adanya," kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019.
Yusril mempersilakan pihak lain menanggapi isu masa lalu BW. Saat ini, lanjut Yusril, yang terpenting semua pihak menjalani dan menghormati proses persidangan yang akan berlangsung di MK.
"Jadi sesama advokat itu temen sejawat saling menghormati satu dengan yang lain," ucap Yusril.
Sebelumnya, politikus Hanura Inas Zubir meminta TKN dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewaspadai rekam jejak BW. Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pernah terjerat kasus saksi palsu di MK.
Kasus dugaan saksi palsu yang dimaksud terjadi di 2010. Kala itu, Bambang Widjojanto masih berprofesi sebagai pengacara, menjadi kuasa hukum pasangan nomor urut dua Pilkada Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto.
Ujang dan Bambang sebagai pasangan petahana kalah dari pasangan Sugianto Sabran dan Eko Soemarno di pilkada. Mereka mengadu ke MK menggunakan jasa BW dan menang.
Namun, Sugianto melaporkan seorang saksi bernama Ratna atas tuduhan keterangan palsu. Ratna divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lalu dipenjara lima bulan.
Baca: Alasan BPN Tetap Bawa Tautan Berita ke MK
Kasus saksi palsu ini sempat dilanjutkan pada 2015 oleh polisi. Bambang bahkan sempat menjadi tersangka.
Inas menilai BW dikenal piawai memenangkan gugatan pilkada saat masih berkecimpung sebagai pengacara. Hal ini juga yang mengakibatkan BW diseret dalam kasus dugaan saksi palsu.
"Tapi kemudian kasusnya di-deponering (penyampingan perkara) pada 2016," kata Inas di Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Jadi kami berbaik sangka saja. Jadi siapa pun advokat yang diajukan Pak Prabowo-Sandi, insyallah kami tidak akan persoalkan. Tidak akan kami pertanyakan dan kami terima apa adanya," kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019.
Yusril mempersilakan pihak lain menanggapi isu masa lalu BW. Saat ini, lanjut Yusril, yang terpenting semua pihak menjalani dan menghormati proses persidangan yang akan berlangsung di MK.
"Jadi sesama advokat itu temen sejawat saling menghormati satu dengan yang lain," ucap Yusril.
Sebelumnya, politikus Hanura Inas Zubir meminta TKN dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewaspadai rekam jejak BW. Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pernah terjerat kasus saksi palsu di MK.
Kasus dugaan saksi palsu yang dimaksud terjadi di 2010. Kala itu, Bambang Widjojanto masih berprofesi sebagai pengacara, menjadi kuasa hukum pasangan nomor urut dua Pilkada Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto.
Ujang dan Bambang sebagai pasangan petahana kalah dari pasangan Sugianto Sabran dan Eko Soemarno di pilkada. Mereka mengadu ke MK menggunakan jasa BW dan menang.
Namun, Sugianto melaporkan seorang saksi bernama Ratna atas tuduhan keterangan palsu. Ratna divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lalu dipenjara lima bulan.
Baca: Alasan BPN Tetap Bawa Tautan Berita ke MK
Kasus saksi palsu ini sempat dilanjutkan pada 2015 oleh polisi. Bambang bahkan sempat menjadi tersangka.
Inas menilai BW dikenal piawai memenangkan gugatan pilkada saat masih berkecimpung sebagai pengacara. Hal ini juga yang mengakibatkan BW diseret dalam kasus dugaan saksi palsu.
"Tapi kemudian kasusnya di-deponering (penyampingan perkara) pada 2016," kata Inas di Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
