Bawaslu Temui Kendala Investigasi Video Viral Pengerahan ASN di Boyolali
Ilustrasi/ Medcom
Boyolali: Bawaslu Boyolali menemui kendala dalam investigasi kasus video viral terkait ASN curhat soal perintah memenangkan parpol dan capres Ganjar Pranowo. Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, mengatakan sampai saat ini belum mendapatkan perkembangan signifikan.
"Kami telusuri tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan. Karena di lapangan kami terkendala teknis. Misalnya kami belum menemukan lokasi pengambilan video di mana, kemudian di dalam video itu siapa. Karena kalau sangkaannya netralitas ASN kami harus memastikan dulu itu benar ASN atau tidak," bebernya, di Boyolali, Sabtu, 18 November 2023.
Kendati demikian, potongan video viral tersebut tetap akan menjadi bukti. Selain itu, pihaknya juga terus menelusuri akun pengunggah video tersebut.
Menurutnya, investigasi akan terus dilakukan tanpa batas waktu tertentu. Ia bahkan meminta masyarakat yang memiliki bukti terkait video tersebut untuk melaporkan ke Bawaslu Boyolali.
"Penelusuran akan terus kami lakukan sampai kami mempunyai satu keyakinam atau bukti-bukti yang kemudian bisa kami bawa ke rapat pleno Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran. Kalau menggunaakm asas praduga tak bersalah dari video itupun di media sosial dan menjadi konsumsi umum, kami belum bisa membuat suatu asumsi," ungkapnya.
Sebelumnya, sebuah video beredar seorang ASN curhat mengenai perintah pimpinannya untuk memilih Ganjar dan PDIP pada Pilpres 2024. ASN itu mengaku diancam bakal dimutasi jika menolak.
Dalam video ASN wanita mengenakan seragam bertuliskan Pemerintah Kabupaten Boyolali sambil membelakangi kamera. Dalam video berdurasi 1 menit 45 detik ini viral setelah diunggah akun tiktok @asepppratama01_ pada 14 november 2023.
Ia bercerita dirinya diminta pimpinan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan PDIP pada Pilpres 2024 mendatang. Wanita itu juga membeberkan pegawai di Pemkab Boyolali bahkan sudah dipetakan siapa saja yang tidak akan menolak instruksi untuk memilih Ganjar dan PDIP.
Apabila tidak menaati, ungkapnya akan mendapatkan ancaman berupa mutasi. Parahnya, akan dipindah ke wilayah kerja yang jauh dari rumah. Selain itu, seorang wanita ASN itu juga mengungkapkan bahwa proses seleksi PNS dan PPPK di Pemkab Boyolali merupakan rekomendasi dari PDIP.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
"Kami telusuri tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan. Karena di lapangan kami terkendala teknis. Misalnya kami belum menemukan lokasi pengambilan video di mana, kemudian di dalam video itu siapa. Karena kalau sangkaannya netralitas ASN kami harus memastikan dulu itu benar ASN atau tidak," bebernya, di Boyolali, Sabtu, 18 November 2023.
Kendati demikian, potongan video viral tersebut tetap akan menjadi bukti. Selain itu, pihaknya juga terus menelusuri akun pengunggah video tersebut.
Menurutnya, investigasi akan terus dilakukan tanpa batas waktu tertentu. Ia bahkan meminta masyarakat yang memiliki bukti terkait video tersebut untuk melaporkan ke Bawaslu Boyolali.
"Penelusuran akan terus kami lakukan sampai kami mempunyai satu keyakinam atau bukti-bukti yang kemudian bisa kami bawa ke rapat pleno Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran. Kalau menggunaakm asas praduga tak bersalah dari video itupun di media sosial dan menjadi konsumsi umum, kami belum bisa membuat suatu asumsi," ungkapnya.
| Baca: Soal Netralitas ASN, Bawaslu Ingatkan Ada Sanksi Jika Melanggar |
Sebelumnya, sebuah video beredar seorang ASN curhat mengenai perintah pimpinannya untuk memilih Ganjar dan PDIP pada Pilpres 2024. ASN itu mengaku diancam bakal dimutasi jika menolak.
Dalam video ASN wanita mengenakan seragam bertuliskan Pemerintah Kabupaten Boyolali sambil membelakangi kamera. Dalam video berdurasi 1 menit 45 detik ini viral setelah diunggah akun tiktok @asepppratama01_ pada 14 november 2023.
Ia bercerita dirinya diminta pimpinan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan PDIP pada Pilpres 2024 mendatang. Wanita itu juga membeberkan pegawai di Pemkab Boyolali bahkan sudah dipetakan siapa saja yang tidak akan menolak instruksi untuk memilih Ganjar dan PDIP.
Apabila tidak menaati, ungkapnya akan mendapatkan ancaman berupa mutasi. Parahnya, akan dipindah ke wilayah kerja yang jauh dari rumah. Selain itu, seorang wanita ASN itu juga mengungkapkan bahwa proses seleksi PNS dan PPPK di Pemkab Boyolali merupakan rekomendasi dari PDIP.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
BERITA TERKAIT
