BPN Prabowo-Sandi: Aturan Turunan Disabilitas Perlu Dibuat
irektur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo (kiri). Medcom.id/ Whisnu M
Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres sawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyayangkan semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hingga kini belum ada aturan turunannya. Peraturan Pemerintah (PP) penyandang disabilitas salah satu komitmen pasangan ini jika terpilih kelak.
Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, UU penyandang disabilitas tidak akan efektif jika tidak dibuat aturan turunannya. Terutama masalah petunjuk pelaksanaan dan teknis.
"Saya minta komitmen pemerintah diwujudkan menjadi PP dan Juklak Juknis. Saya sangat sadar bahwa kalau suatu UU tidak ada turunannya, PP dan Juklak Juknis tidak efektif," kata Hasyim di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat, 16 November 2018.
Hashim mengklaim bahwa Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas itu atas inisiatif pihaknya. Saat itu ia meminta Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk memasukkan RUU Disabilitas dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
"Kita kawal sampai pleno bulan April 2016 diundangkan dan ditandatangani presiden," ujar Hashim.
Desakan pembuatan PP pernah ia utarakan saat melakukan pertemuan dengan Khofifah Indar Parawansa saat menjabat Menteri Sosial (Mensos). Saat itu, dia beserta rombongan meminta PP pelaksana Undang-undang Disabilitas dibuat pemerintah.
"Sayangnya dua tahun pertemuan saya dengan menteri sosial, belum ada PP Juklas dan Juknis," ujar dia.
Sebagai pihak yang duduk di parlemen, ia sadar memiliki keterbatasan dan wewenang. "Namun kalau kami di eksekutif, saya bisa berjanji, PP Juklak dan Juknis bisa segera terlaksana dalam waktu singkat, tidak perlu embel-embel. Itu Aspirasi dari tunanetra dan disabilitas," kata adik Prabowo Subianto itu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, UU penyandang disabilitas tidak akan efektif jika tidak dibuat aturan turunannya. Terutama masalah petunjuk pelaksanaan dan teknis.
"Saya minta komitmen pemerintah diwujudkan menjadi PP dan Juklak Juknis. Saya sangat sadar bahwa kalau suatu UU tidak ada turunannya, PP dan Juklak Juknis tidak efektif," kata Hasyim di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat, 16 November 2018.
Hashim mengklaim bahwa Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas itu atas inisiatif pihaknya. Saat itu ia meminta Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk memasukkan RUU Disabilitas dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
"Kita kawal sampai pleno bulan April 2016 diundangkan dan ditandatangani presiden," ujar Hashim.
Desakan pembuatan PP pernah ia utarakan saat melakukan pertemuan dengan Khofifah Indar Parawansa saat menjabat Menteri Sosial (Mensos). Saat itu, dia beserta rombongan meminta PP pelaksana Undang-undang Disabilitas dibuat pemerintah.
"Sayangnya dua tahun pertemuan saya dengan menteri sosial, belum ada PP Juklas dan Juknis," ujar dia.
Sebagai pihak yang duduk di parlemen, ia sadar memiliki keterbatasan dan wewenang. "Namun kalau kami di eksekutif, saya bisa berjanji, PP Juklak dan Juknis bisa segera terlaksana dalam waktu singkat, tidak perlu embel-embel. Itu Aspirasi dari tunanetra dan disabilitas," kata adik Prabowo Subianto itu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
BERITA TERKAIT
