Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah bersiap menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan mulai menyidangkan PHPU Pileg pekan depan. 

"Sudah ada jadwal sidang terhitung tanggal 9-12 Juli 2019 untuk masing-masing KPU Provinsi," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019. 

Agenda sidang pada 9-12 Juli merupakan pemeriksaan pendahuluan. Total ada 260 perkara PHPU Pileg yang siap disidangkan MK. 

260 perkara tersebut terdiri dari 250 perkara PHPU legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 10 perkara sisanya merupakan PHPU calon anggota DPD. 

Untuk PHPU DPR dan DPRD, Partai Berkarya menjadi partai paling banyak mengajukan sengketa dengan jumlah 35 perkara. Sementara untuk PHPU DPD merupakan gugatan untuk hasil di enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. 

Baca juga: Gugatan Caleg Papua Mendominasi Sengketa Pileg DPD

KPU sendiri menggandeng lima firma hukum untuk menghadapi sengketa pileg. Masing-masing firma hukum bertugas menangani perkara PHPU yang diajukan partai-partai tertentu. 

Sembilan hakim MK akan dibagi menjadi tiga panel dalam persidangan PHPU pileg. Para hakim dipastikan tidak menangani perkara dari daerah asal mereka.

Berikut adalah jadwal sidang pendahuluan PHPU Pileg: 

Selasa, 9 Juli 2019: 
1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Jawa Timur
4. Provinsi Maluku Utara
5. Provinsi Papua

Rabu, 10 Juli 2019: 
1. Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Sulawesi Selatan
4. Provinsi DKI Jakarta
5. Provinsi Banten
6. Provinsi Sulawesi Utara
7. Provinsi Lampung
8. Provinsi Sulawesi Barat
9. Provinsi Sulawesi Tengah

Kamis, 11 Juli 2019: 
1. Provinsi Sumatera Utara
2. Provinsi Maluku
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Provinsi Gorontalo
6. Provinsi DI Yogyakarta
7. Provinsi Papua Barat
8. Provinsi Kepulauan Riau
9. Provinsi Kalimantan Timur

Jumat, 12 Juli 2019: 
1. Provinsi Jambi
2. Provinsi Kalimantan Utara
3. Provinsi Sumatera Selatan
4. Provinsi Kalimantan Barat
5. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Provinsi Kalimantan Tengah
7. Provinsi Bali
8. Provinsi Nusa Tenggara Barat
9. Provinsi Bengkulu
10. Provinsi Riau
11. Provinsi Kalimantan Selatan