Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah bersiap menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU akan mengumpulkan jajaranya di tingkat provinsi untuk membahas hal tersebut. 

"Iya, besok sore di Grand Mercure kita akan kumpulkan anggota KPU provinsi," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019. 

KPU mulai menyusun jawaban atas gugatan yang diajukan para calon anggota legislatif (caleg). KPU juga akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum. Total ada lima firma hukum yang bakal menangani 339 permohonan PHPU Pileg. Setiap firma hukum ditugasi menangani sengketa yang diajukan partai-partai tertentu. 

Ilham menyampaikan pertemuan dengan KPU provinsi juga sekaligus mengumpulkan alat bukti. KPU segera melengkapi alat bukti ke MK. 

"Karena tanggal 5-12 Juli itu kan penyerahan bukti-bukti, berikutnya sidang selama beberapa hari," ujar Ilham. 

Baca: Sidang Sengketa Pileg Dibagi Tiga Panel

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan persidangan pendahuluan PHPU Pileg digelar pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Pembacaan putusan hasil PHPU Pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019. 

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibagi menjadi tiga panel dalam persidangan PHPU Pileg. Para hakim dipastikan tidak menangani perkara dari daerah asal sang pengadil. 

"Misalnya dari Sumbar (Sumatra Barat) tidak akan masuk ke panel Profesor Saldi (hakim MK Saldi Isra)," kata juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK. 

Jika hasil pembicaraan merangkul pihak oposisi, ia memastikan hal itu untuk kebaikan negara. "Kalau kami tidak mengajak juga, itu pertimbangan kami di koalisi, untuk kebaikan negara juga," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))