Rekapitulasi Suara Tak Ditandatangani Saksi, KPU: Tetap Sah
Komisi Pemilihan Umum. Medcom.id/Faisal Abdalla
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi Sumatra Selatan tetap sah meski saksi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak menandatangani formulir D hasil tingkat provinsi. Menurut dia, ihwal itu wajar karena tak semua peserta pemilu memiliki saksi saat penghitungan suara.
"Tapi yang jelas di banyak hal, memang ada juga yang tidak menandatangani segala macam atau misalnya saksinya memang tidak ada," ujar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz di KPU RI Jakarta, Senin, 11 Maret 2024.
Dia memastikan penghitungan suara tanpa saksi tetap sah. Hal itu, karena adanya dokumen-dokumen autentik seperti formulir C hasil dan D hasil.
"Iya dong (tetap sah)," ucap dia.
Sebelumnya, rapat pleno terbuka mengungkapkan saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak mau menandatangani formulir D hasil dan berita acara di tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan, saksi Anies-Muhaimin enggan tanda tangan karena menganggap pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
Saksi Anies-Muhaimin juga sempat melaporkan keberatan mereka usai pemungutan suara. Namun, Bawaslu menolak laporan tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat. Hal yang sama juga dilakukan oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Andika mengatakan saksi Ganjar-Mahfud merasa keberatan karena menganggap Pilpres 2024 telah mencederai sistem demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Para saksi, kata dia, keberatan terhadap seluruh proses pemilu yang diduga penuh rekayasa hukum, keterlibatan aparat, penyalahgunaan bansos, intimidasi hingga politik uang (money politics) yang menjadikan pemilu tidak demokratis.
"Selanjutnya, keberatan terhadap penyelenggaraan pemilu yang tidak profesional, tidak akuntabel serta secara kolektif melakukan pelanggaran," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Tapi yang jelas di banyak hal, memang ada juga yang tidak menandatangani segala macam atau misalnya saksinya memang tidak ada," ujar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz di KPU RI Jakarta, Senin, 11 Maret 2024.
Dia memastikan penghitungan suara tanpa saksi tetap sah. Hal itu, karena adanya dokumen-dokumen autentik seperti formulir C hasil dan D hasil.
"Iya dong (tetap sah)," ucap dia.
| Baca: Legislator: Penundaan Rekapitulasi Jangan Sampai Menguntungkan Pihak Tertentu |
Sebelumnya, rapat pleno terbuka mengungkapkan saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak mau menandatangani formulir D hasil dan berita acara di tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan, saksi Anies-Muhaimin enggan tanda tangan karena menganggap pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
Saksi Anies-Muhaimin juga sempat melaporkan keberatan mereka usai pemungutan suara. Namun, Bawaslu menolak laporan tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat. Hal yang sama juga dilakukan oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Andika mengatakan saksi Ganjar-Mahfud merasa keberatan karena menganggap Pilpres 2024 telah mencederai sistem demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Para saksi, kata dia, keberatan terhadap seluruh proses pemilu yang diduga penuh rekayasa hukum, keterlibatan aparat, penyalahgunaan bansos, intimidasi hingga politik uang (money politics) yang menjadikan pemilu tidak demokratis.
"Selanjutnya, keberatan terhadap penyelenggaraan pemilu yang tidak profesional, tidak akuntabel serta secara kolektif melakukan pelanggaran," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
