KPU 'Terseok' Selenggarakan Pilkada 2020
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja/Medcom.id/Faisal
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai ke depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan terseok-seok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Selain harus menghadapi wabah korona, komisioner KPU tak lengkap.
"Bagaimapun lima orang (komisioner) ini (berat), harus diperhatikan faktor psikologis. Sudah seharusnya presiden melantik penganti antarwaktu (PAW)," ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2020.
Baca: Pemerintah Pastikan Jadwal Pilkada 2020 Tak Berubah
KPU tak lagi beranggotakan Wahyu Setiawan, dan saat ini Evi Novida Ginting terancam dicopot karena masalah etik. Bagja meminta Presiden Joko Widodo menyadari beban penyelenggara pemilu.
Menurut dia, Pilkada 2020 menjadi hajatan KPU daerah, namun KPU pusat memiliki pekerjaan rumah menentukan regulasi terkait itu. Misalnya tata cara kampanye di tengah wabah korona.
"Insyallah Juli akhir virus korona sudah mereda. Namun masih ada potensi (penyebaran), harus ada aturan penyelenggaraan kampanye dengan menghindari tempat terbuka, harus disiapkan KPU dan PKPU," kata Bagja.
Pilkada serentak dipastikan tetap dilaksanakan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut penyebaran virus korona tidak akan menghambat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Tidak ada perubahan rencana, jadwal pilkada serentak akan berlangsung September. Itu masih terjadwal seperti biasa dan persiapan teknis operasionalnya, persiapan politisnya, persiapan keamanan, dan hukumnya sekarang berjalan seperti biasa," ujar Mahfud di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Rabu, 17 Maret 2020.
Saat ini komisoner KPU tersisa enam orang. Eks komioner Wahyu Setiawan resmi mengundurkan diri dari KPU setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan DPR 2019-2024.
Posisi Wahyu digantikan pengganti antarwaktu (PAW) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Namun I Dewa tidak kunjung dilantik Presiden.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberhentikan Komisoner Eva Novida Ginting ihwal pelanggaran kode etik. Surat Keputusan (SK) pemberhentian Eva belum ditandatangi Presiden.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Bagaimapun lima orang (komisioner) ini (berat), harus diperhatikan faktor psikologis. Sudah seharusnya presiden melantik penganti antarwaktu (PAW)," ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2020.
Baca: Pemerintah Pastikan Jadwal Pilkada 2020 Tak Berubah
KPU tak lagi beranggotakan Wahyu Setiawan, dan saat ini Evi Novida Ginting terancam dicopot karena masalah etik. Bagja meminta Presiden Joko Widodo menyadari beban penyelenggara pemilu.
Menurut dia, Pilkada 2020 menjadi hajatan KPU daerah, namun KPU pusat memiliki pekerjaan rumah menentukan regulasi terkait itu. Misalnya tata cara kampanye di tengah wabah korona.
"Insyallah Juli akhir virus korona sudah mereda. Namun masih ada potensi (penyebaran), harus ada aturan penyelenggaraan kampanye dengan menghindari tempat terbuka, harus disiapkan KPU dan PKPU," kata Bagja.
Pilkada serentak dipastikan tetap dilaksanakan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut penyebaran virus korona tidak akan menghambat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Tidak ada perubahan rencana, jadwal pilkada serentak akan berlangsung September. Itu masih terjadwal seperti biasa dan persiapan teknis operasionalnya, persiapan politisnya, persiapan keamanan, dan hukumnya sekarang berjalan seperti biasa," ujar Mahfud di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Rabu, 17 Maret 2020.
Saat ini komisoner KPU tersisa enam orang. Eks komioner Wahyu Setiawan resmi mengundurkan diri dari KPU setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan DPR 2019-2024.
Posisi Wahyu digantikan pengganti antarwaktu (PAW) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Namun I Dewa tidak kunjung dilantik Presiden.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberhentikan Komisoner Eva Novida Ginting ihwal pelanggaran kode etik. Surat Keputusan (SK) pemberhentian Eva belum ditandatangi Presiden.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
