Jakarta: Tuduhan curang tanpa bukti yang dilontarkan sejumlah pihak atas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu bisa berujung pelanggaran konstitusi atau UUD 1945. Apalagi jika tuduhan itu dibumbui hasutan untuk melakukan gerakan massa atau people power.

“Sejumlah fakta menunjukkan ada niat mendelegitimasi eksistensi KPU. Saya kira ini bentuk pelanggaran konstitusi,” ujar Guru besar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, Selasa, 30 April 2019

Dia mencontohkan tuduhan adanya kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dari pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, tuduhan itu tak serta-merta disertai bukti kuat.

“Ada adagium hukum yang mengatakan siapa yang menuduh, maka dia harus membuktikannya,” ujar Romli.

Tuduhan berikutnya, kata Romli, adalah pernyataan Rizieq Shihab yang mengajak pendukung atau simpatisan pasangan calon nomor urut 02 untuk menduduki KPU sebelum hasil penghitungan diumumkan. Menurut dia, pernyataan Rizieq itu merupakan hasutan dan ancaman untuk melakukan tindak pidana. 

"Pernyataan itu jelas sebagai bentuk pelanggaran terhadap sistem demokrasi dan UUD 1945," katanya.

Romli meminta pemerintah segera mengambil langkah tepat atas persoalan ini demi tegaknya hukum. "Segera lakukan langkah-langkah hukum preventif dan represif terhadap setiap tindak pidana terkait pelaksanaan UU Pemilu," katanya.

Baca: Pernyataan 'People Power' Berpotensi Melanggar Hukum

Isu pengerahan massa atau people power muncul usai sejumlah tokoh dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ramai-ramai mengklaim adanya kecurangan di Pemilu 2019. Paling lantang datang dari politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Koleganya, Eggi Sudjana, bahkan mengaku khawatir akan adanya people power jika KPU tidak netral dan melakukan kecurangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((UWA))