Ketua KPU Arief Budiman. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Ketua KPU Arief Budiman. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

KPU Ajak Publik Kawal Janji Presiden Terpilih

Pemilu pilpres 2019
Faisal Abdalla • 28 Juni 2019 18:46
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan masyarakat kini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Publik perlu fokus pada janji kampanye sang pemimpin ke depan.
 
"Mari kita bersama untuk awasi, jaga, kontrol, agar siapa pun yang terpilih menjalankan dapat apa yang sudah dijanjikan di kampanyenya. Apa yang telah disampaikan di visi dan misinya," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juni 2019.
 
Masyarakat, kata dia, perlu menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). "Kita jalankan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama," jelas dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Arief menekankan putusan MK final dan mengikat. Dengan begitu, tahapan pemilu, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) telah berakhir seiring MK telah mengetok palu sengketa PHPU pilpres.
 
KPU bakal menetapkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu, 30 Juni 2019. Ini merupakan tindak lanjut atas putusan MK yang menolak gugatan sengketa PHPU yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 
Dalam putusannya, MK menolak permohonan sengketa Pilpres 2019 dari Prabowo-Sandiaga Uno."Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
 
Baca: Kekuatan Prabowo Diyakini Melemah
 
Dalam pertimbangannya, MK mematahkan seluruh dalil yang diajukan pasangan calon nomor urut 02. Prabowo dianggap tidak dapat membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masfi (TSM) dalam Pilpres 2019.
 
MK, salah satunya, menolak dalil tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait adanya 2.984 tempat pemungutan suara (TPS) atau 895.200 suara siluman. Pasalnya, daerah mana saja yang terdapat TPS siluman tidak dapat dibuktikan.
 
Majelis juga menilai sistem informasi penghitungan (situng) KPU tak dapat dijadikan dasar penghitungan rekapitulasi suara. Situng tak dapat memengaruhi hasil rekapitulasi suara nasional secara berjenjang.
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif