Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Foto: MI/Susanto.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Foto: MI/Susanto.

Kekuatan Prabowo Diyakini Melemah

Nasional pilpres 2019
Damar Iradat • 28 Juni 2019 18:29
Jakarta: Kekuatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diyakini bakal melemah pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pemilu 2019. Selain faktor usia, kemampuan Prabowo dalam mengelola politik juga semakin berkurang.
 
“Kekuatan Prabowo setelah putusan MK akan makin berkurang dengan sendirinya. Secara faktor alam makin menua, kemampuan kelola politik kurang, dan figurnya tidak akan terlalu laku di 2024,” kata Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.
 
Gerindra, lanjut Ray, membutuhkan regenerasi sosok baru untuk menggantikan Prabowo sebagai pucuk pimpinan. Gerindra diprediksi akan mengalami gejolak internal seperti Partai Demokrat jika tidak regenerasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam situasi seperti ini, menurut dia, Prabowo semestinya menempatkan diri sebagai oposisi Joko Widodo. "Mereka sebaiknya tetap mengisi posisi oposisi. Tidak perlu tergoda pada kekuasaan," katanya.
 
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MK menilai gugatan yang diajukan kubu Prabowo tak berlandaskan hukum.
 
Dalam rangkaian sidang PPHPU Pilpres 2019, kubu Prabowo mengajukan 15 petitum. Saat persidangan putusan beberapa dalil terbukti dikandaskan hakim MK. Di antaranya dalil mengenai perolehan suara Prabowo yang mengeklaim kemenangan sejumlah 68.650.239 suara atau 52 persen sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut mendapat 63.573.169 suara atau 48 persen.
 
Kemudian penolakan dalil terkait tudingan pembatasan serta akses media yang tak berimbang kepada paslon dan kandasnya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dimohonkan pemohon keliru. Pembuktian itu seharusnya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif