KPU Beri Pendampingan Hukum Lima Jajarannya di Palembang
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Komisi Pemilihan umum (KPU) akan memberikan pendampingan hukum bagi lima anggota KPU Kota Palembang. Mereka menjadi tersangka karena diduga melakukan pidana pemilu.
"Iya, pasti akan kita berikan pendampingan hukum," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.
Pramono mengatakan pendampingan hukum itu diberikan lantaran ada perbedaan pendapat antara KPU Kota Palembang dan Bawaslu Kota Palembang. Ada sejumlah rekomendasi Bawaslu terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang dinilai tidak dijalankan oleh KPU Kota Palembag.
Sementara itu, KPU berpendapat rekomendasi itu tidak perlu dijalankan lantaran sudah dilakukan perbaikan. KPU yakin ini hanya kesalahan komunikasi semata.
"Pada prinsipnya kami yakin tidak ada niat jahat dari KPU Palembang, dan juga Bawaslu Palembang. Saya kira KPU Palembang tidak berniat mengabaikan Bawaslu atau melakukan kecurangan. Tetapi, berdasarkan kajian-kajian yang objektif, memang rekomendasi itu tidak lagi diperlukan tindak lanjut," ujarnya.
Komisioner KPU Hasyim Asyari sebelumnya mengatakan KPU Provinsi Sumatera Selatan sudah berkoordinasi dengan KPU pusat terkait persoalan ini. KPU tengah mendalami duduk permasalahan tersebut.
"KPU Provinsi Sumatera Selatan, hari Ini ke KPU pusat untuk melaporkan situasi sebenarnya yang terjadi, mengapa lima anggota KPU Kota Palembang itu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Nah ini diminta dipelajari," kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.
Baca: Kasus Komisioner KPU Palembang Dievaluasi
Hasyim mengatakan informasi yang diterima KPU, kasus ini bermula dari adanya rekomendasi Bawaslu yang meminta KPU Kota Palembang menggelar pemungutan suara lanjutan (PSL) di sejumlah TPS. Rekomendasi itu sudah dikerjakan, namun ternyata ada perubahan rekomendasi dari PSL ke pemungutan suara ulang (PSU).
"Ini jadi pertanyaan bagi KPU, semula rekomendasinya PSL, tiba-tiba jadi PSU. Ini atas dasar apa? kemudian kalau tidak dilaksanakan, mengapa? Kan begitu," jelasnya.
Informasi perubahan rekomendasi PSL ke PSU itu baru diterima oleh KPU dua hari jelang batas akhir pelaksanaan PSU. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PSU paling lambat dilakukan pada 27 April 2019, 10 hari sejak pemungutan suara pada 17 April 2019.
Hasyim menilai rekomendasi PSU itu dikeluarkan terlalu mepet dengan batas akhir. Sementara itu, KPU harus melakukan berbagai persiapan untuk menggelar PSU
"PSU kan harus disiapkan undanganya, mendirikan TPS, menyiapkan surat suara. Sementara surat suara yang memproduksi kan bukan KPU daerah, tapi KPU pusat. Ini harus disiapkan juga ketersediaan surat suaranya. Itu semua sedang kita klarifikasi dan dalami sebetulnya apa yang terjadi," ujarnya.
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menetapkan status tersangka untuk lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Penetapan tersebut karena para tersangka diduga telah melakukan perkara tindak pidana pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Iya, pasti akan kita berikan pendampingan hukum," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.
Pramono mengatakan pendampingan hukum itu diberikan lantaran ada perbedaan pendapat antara KPU Kota Palembang dan Bawaslu Kota Palembang. Ada sejumlah rekomendasi Bawaslu terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang dinilai tidak dijalankan oleh KPU Kota Palembag.
Sementara itu, KPU berpendapat rekomendasi itu tidak perlu dijalankan lantaran sudah dilakukan perbaikan. KPU yakin ini hanya kesalahan komunikasi semata.
"Pada prinsipnya kami yakin tidak ada niat jahat dari KPU Palembang, dan juga Bawaslu Palembang. Saya kira KPU Palembang tidak berniat mengabaikan Bawaslu atau melakukan kecurangan. Tetapi, berdasarkan kajian-kajian yang objektif, memang rekomendasi itu tidak lagi diperlukan tindak lanjut," ujarnya.
Komisioner KPU Hasyim Asyari sebelumnya mengatakan KPU Provinsi Sumatera Selatan sudah berkoordinasi dengan KPU pusat terkait persoalan ini. KPU tengah mendalami duduk permasalahan tersebut.
"KPU Provinsi Sumatera Selatan, hari Ini ke KPU pusat untuk melaporkan situasi sebenarnya yang terjadi, mengapa lima anggota KPU Kota Palembang itu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Nah ini diminta dipelajari," kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.
Baca: Kasus Komisioner KPU Palembang Dievaluasi
Hasyim mengatakan informasi yang diterima KPU, kasus ini bermula dari adanya rekomendasi Bawaslu yang meminta KPU Kota Palembang menggelar pemungutan suara lanjutan (PSL) di sejumlah TPS. Rekomendasi itu sudah dikerjakan, namun ternyata ada perubahan rekomendasi dari PSL ke pemungutan suara ulang (PSU).
"Ini jadi pertanyaan bagi KPU, semula rekomendasinya PSL, tiba-tiba jadi PSU. Ini atas dasar apa? kemudian kalau tidak dilaksanakan, mengapa? Kan begitu," jelasnya.
Informasi perubahan rekomendasi PSL ke PSU itu baru diterima oleh KPU dua hari jelang batas akhir pelaksanaan PSU. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PSU paling lambat dilakukan pada 27 April 2019, 10 hari sejak pemungutan suara pada 17 April 2019.
Hasyim menilai rekomendasi PSU itu dikeluarkan terlalu mepet dengan batas akhir. Sementara itu, KPU harus melakukan berbagai persiapan untuk menggelar PSU
"PSU kan harus disiapkan undanganya, mendirikan TPS, menyiapkan surat suara. Sementara surat suara yang memproduksi kan bukan KPU daerah, tapi KPU pusat. Ini harus disiapkan juga ketersediaan surat suaranya. Itu semua sedang kita klarifikasi dan dalami sebetulnya apa yang terjadi," ujarnya.
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menetapkan status tersangka untuk lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Penetapan tersebut karena para tersangka diduga telah melakukan perkara tindak pidana pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
