Kasus Komisioner KPU Palembang Dievaluasi
KPU. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menerima laporan adanya lima Komisioner KPU Kota Palembang yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemilu. KPU masih mendalami kasus tersebut.
"KPU Provinsi Sumatera Selatan, hari Ini ke KPU pusat untuk melaporkan situasi sebenarnya yang terjadi, mengapa lima anggota KPU Kota Palembang itu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Nah ini diminta dipelajari," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari di Gedung KPU, Jakart, Senin, 17 Juni 2019.
Baca: Lima Anggota KPU Palembang Jadi Tersangka
Hasyim mengatakan informasi yang diterima KPU, kasus ini bermula dari adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta KPU Kota Palembang menggelar pemungutan suara lanjutan (PSL) di sejumlah TPS. Rekomendasi itu sudah dikerjakan, namun ternyata ada perubahan rekomendasi dari PSL ke pemungutan suara ulang (PSU).
"Ini jadi pertanyaan bagi KPU, semula rekomendasinya PSL, tiba-tiba jadi PSU. Ini atas dasar apa? kemudian kalau tidak dilaksanakan, mengapa? Kan begitu," jelasnya.
Terlebih, lanjut Hasyim, informasi yang diterima KPU, perubahan rekomendasi PSL ke PSU itu baru dilakukan dua hari jelang batas akhir pelaksanaan PSU. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017, PSU paling lambat dilakukan pada 27 April 2019, 10 hari sejak pemungutan suara pada 17 April 2019.
Hasyim menilai rekomendasi PSU itu dikeluarkan terlalu mepet dengan batas akhir, sementara KPU harus melakukan sejumlah persiapan untuk menggelar PSU.
"PSU kan harus disiapkan undanganya, mendirikan TPS, menyiapkan surat suara. Sementara surat suara yang memproduksi kan bukan KPU daerah, tappi KPU pusat. Ini harus disiapkan jg ketersediaan surat suaranya. Itu semua sedang kita klarifikasi dan dalami sebetulnya apa yang terjadi," ujarnya.
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menetapkan status tersangka untuk lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Penetapan tersebut karena para tersangka diduga telah melakukan perkara tindak pidana pemilu.
Kepala Satuan Reskrim Polresta Palembang, Komisaris Yon Edi Winara menjelaskan, penetapan tersangka berawal dari temuan Bawaslu yang kemudian dilaporkan selaku Ketua Bawaslu Palembang, Muhammad Taufik, ke Polresta Palembang pada 22 Mei 2019, dengan laporan Polisi No.Pol: LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA.
Dia melanjutkan, kelima komisioner KPU tersebut diduga melanggar Pasal 510 subsider Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Kelima komisioner KPU Palembang itu diduga melakukan tindak pidana pemilu,” kata Yon, Minggu, 16 Juni 2019.
Kelima tersangka ialah Ketua KPU Palembang berinisial EF dan Al, YT, AB, serta SA yang masing-masing sebagai komisioner. Mereka diduga telah menghilangkan hak pilih masyarakat.
Pasalnya, KPU Palembang sebagai penyelenggara pemilu tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemilihan suara umum dan pemilihan suara susulan pada Pemilu Serentak 2019.
“Kami sudah meminta keterangan dari kelima tersangka dan pemeriksaan sudah dilakukan sejak kemarin. Selain itu, kami juga akan memeriksa 20 saksi tambahan yang merupakan saksi ahli,” urai Yon.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((BOW))
"KPU Provinsi Sumatera Selatan, hari Ini ke KPU pusat untuk melaporkan situasi sebenarnya yang terjadi, mengapa lima anggota KPU Kota Palembang itu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Nah ini diminta dipelajari," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari di Gedung KPU, Jakart, Senin, 17 Juni 2019.
Baca: Lima Anggota KPU Palembang Jadi Tersangka
Hasyim mengatakan informasi yang diterima KPU, kasus ini bermula dari adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta KPU Kota Palembang menggelar pemungutan suara lanjutan (PSL) di sejumlah TPS. Rekomendasi itu sudah dikerjakan, namun ternyata ada perubahan rekomendasi dari PSL ke pemungutan suara ulang (PSU).
"Ini jadi pertanyaan bagi KPU, semula rekomendasinya PSL, tiba-tiba jadi PSU. Ini atas dasar apa? kemudian kalau tidak dilaksanakan, mengapa? Kan begitu," jelasnya.
Terlebih, lanjut Hasyim, informasi yang diterima KPU, perubahan rekomendasi PSL ke PSU itu baru dilakukan dua hari jelang batas akhir pelaksanaan PSU. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017, PSU paling lambat dilakukan pada 27 April 2019, 10 hari sejak pemungutan suara pada 17 April 2019.
Hasyim menilai rekomendasi PSU itu dikeluarkan terlalu mepet dengan batas akhir, sementara KPU harus melakukan sejumlah persiapan untuk menggelar PSU.
"PSU kan harus disiapkan undanganya, mendirikan TPS, menyiapkan surat suara. Sementara surat suara yang memproduksi kan bukan KPU daerah, tappi KPU pusat. Ini harus disiapkan jg ketersediaan surat suaranya. Itu semua sedang kita klarifikasi dan dalami sebetulnya apa yang terjadi," ujarnya.
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menetapkan status tersangka untuk lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Penetapan tersebut karena para tersangka diduga telah melakukan perkara tindak pidana pemilu.
Kepala Satuan Reskrim Polresta Palembang, Komisaris Yon Edi Winara menjelaskan, penetapan tersangka berawal dari temuan Bawaslu yang kemudian dilaporkan selaku Ketua Bawaslu Palembang, Muhammad Taufik, ke Polresta Palembang pada 22 Mei 2019, dengan laporan Polisi No.Pol: LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA.
Dia melanjutkan, kelima komisioner KPU tersebut diduga melanggar Pasal 510 subsider Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Kelima komisioner KPU Palembang itu diduga melakukan tindak pidana pemilu,” kata Yon, Minggu, 16 Juni 2019.
Kelima tersangka ialah Ketua KPU Palembang berinisial EF dan Al, YT, AB, serta SA yang masing-masing sebagai komisioner. Mereka diduga telah menghilangkan hak pilih masyarakat.
Pasalnya, KPU Palembang sebagai penyelenggara pemilu tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemilihan suara umum dan pemilihan suara susulan pada Pemilu Serentak 2019.
“Kami sudah meminta keterangan dari kelima tersangka dan pemeriksaan sudah dilakukan sejak kemarin. Selain itu, kami juga akan memeriksa 20 saksi tambahan yang merupakan saksi ahli,” urai Yon.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((BOW))
BERITA TERKAIT
