TKN Singgung Kasus Panama dan Paradise Papers
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyindir Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal skandal Panama Papers dan Paradise Papers. Hal ini merespons pernyataan Prabowo yang kerap menyebut terjadi kebocoran anggaran Indonesia sebesar 25 persen.
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mempertanyakan aliran dana anggaran bocor yang dimaksud Prabowo.
"Ada berbagai modus untuk menyembunyikan dana haram tersebut, salah satunya dengan menyimpannya di negara-negara yang menjanjikan tax haven atau suaka pajak," kata Ace di Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.
Ace mengatakan, Indonesia dan Swiss baru saja meneken Mutual Legal Asisstance (MLA). Penandatangan ini perlu mendapat apresiasi karena merupakan langkah maju yang akan bermanfaat bagi kedua negara. Terutama, bagi Indonesia dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana perpajakan.
MLA ini juga memungkinkan bantuan pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss. "Yang selama ini sulit dilakukan karena kendala keterbatasan akses dan daya jangkau," ujarnya.
Menurut Ace, MLA mengingatkan munculnya skandal Panama Papers dan Paradise Papers yang dikeluarkan International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Dokumen berisi mega skandal para tokoh dunia, pengusaha, dan selebriti yang mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak (tax havens) dengan tujuan utama menghindari pajak atau menyembunyikan beneficial ownership.
(Baca juga: Nama Pengusaha dan Tokoh RI Muncul di Paradise Papers)
Panama Papers, kata Ace, terkait firma hukum Mossack Fonseca di Panama. Skandal ini melibatkan nama-nama besar termasuk menyeret nama Sandiaga Uno. Sedangkan, Paradise Papers bersumber dari firma hukum Appleby di Bahama yang juga menyebut nama Prabowo Subianto.
"Modus dan motif keduanya hampir sama," ungkap politikus Golkar itu.
Ace mengaku, Prabowo-Sandi memang belum tentu melakukan tindak pidana perpajakan atau besar kemungkinan telah mengikuti program pengampunan pajak pada 2016. Namun, lanjut dia, kuat dugaan pendirian perusahaan cangkang di luar negeri terkait dengan upaya menghindari pantauan sistem hukum dan administrasi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perpajakan, pencucian uang, dan korupsi.
Ace melanjutkan, sepanjang yang dilaporkan telah sesuai maka tidak timbul masalah secara hukum. Namun, Ditjen Pajak tetap dapat melakukan analisis dan tindak lanjut apabila masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam tax amnesty sesuai Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak.
"Apalagi dengan dukungan MLA, tentu posisi pemerintah lebih kuat untuk melakukan penyelidikan demi kepastian hukum dan keadilan," paparnya.
(Baca juga: Habiburokhman: Perusahaan di Paradise Papers Berbeda dengan Milik Prabowo)
Ace menilai tak tertutup kemungkinan data Panama Papers dan Paradise Papers juga terkait dugaan pidana korupsi dan pencucian uang di masa lalu. Makanya, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan penyelidikan sepanjang belum kedaluwarsa.
Menurut Ace pola ini pernah terjadi di negara lain, misalnya Inggris, Finlandia, dan Australia, yang melibatkan pejabat negara. Dengan begitu, tuntutan mundur lazim dilakukan. Tak ada legitimasi moral lagi bagi mereka yang telah melakukan tindakan tercela ini.
"Hal ini telah ditunjukan oleh Perdana Menteri Islandia, David Gunnlaugsson, yang mengundurkan diri karena namanya disebut-sebut dalam dokumen Panama Papers itu," ungkapnya.
Ace menilai, meskipun telah mendapat pengampunan pajak, tindakan memanfaatkan tax havens jelas tidak dapat dibenarkan secara etis dan menjadi sebuah catatan hitam bagi siapa pun untuk mengikuti kontestasi politik. Sebab, salah satu tanggung jawab sebagai presiden adalah menjadi role model dan panglima penegakan hukum kualitas moralnya harus bisa menjadi contoh. Terlebih, Indonesia yang semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan.
"Dengan disebutnya nama Prabowo-Sandi dalam dua dokumen tersebut, layakkah keduanya menjadi presiden dan wakil Presiden? Apakah memang keduanya memiliki legitimasi moral dalam mengelola Indonesia yang sekarang sumber pendapatan negaranya bertumpu pada perpajakan?" pungkas dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4baXE0WN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mempertanyakan aliran dana anggaran bocor yang dimaksud Prabowo.
"Ada berbagai modus untuk menyembunyikan dana haram tersebut, salah satunya dengan menyimpannya di negara-negara yang menjanjikan tax haven atau suaka pajak," kata Ace di Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.
Ace mengatakan, Indonesia dan Swiss baru saja meneken Mutual Legal Asisstance (MLA). Penandatangan ini perlu mendapat apresiasi karena merupakan langkah maju yang akan bermanfaat bagi kedua negara. Terutama, bagi Indonesia dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana perpajakan.
MLA ini juga memungkinkan bantuan pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss. "Yang selama ini sulit dilakukan karena kendala keterbatasan akses dan daya jangkau," ujarnya.
Menurut Ace, MLA mengingatkan munculnya skandal Panama Papers dan Paradise Papers yang dikeluarkan International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Dokumen berisi mega skandal para tokoh dunia, pengusaha, dan selebriti yang mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak (tax havens) dengan tujuan utama menghindari pajak atau menyembunyikan beneficial ownership.
(Baca juga: Nama Pengusaha dan Tokoh RI Muncul di Paradise Papers)
Panama Papers, kata Ace, terkait firma hukum Mossack Fonseca di Panama. Skandal ini melibatkan nama-nama besar termasuk menyeret nama Sandiaga Uno. Sedangkan, Paradise Papers bersumber dari firma hukum Appleby di Bahama yang juga menyebut nama Prabowo Subianto.
"Modus dan motif keduanya hampir sama," ungkap politikus Golkar itu.
Ace mengaku, Prabowo-Sandi memang belum tentu melakukan tindak pidana perpajakan atau besar kemungkinan telah mengikuti program pengampunan pajak pada 2016. Namun, lanjut dia, kuat dugaan pendirian perusahaan cangkang di luar negeri terkait dengan upaya menghindari pantauan sistem hukum dan administrasi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perpajakan, pencucian uang, dan korupsi.
Ace melanjutkan, sepanjang yang dilaporkan telah sesuai maka tidak timbul masalah secara hukum. Namun, Ditjen Pajak tetap dapat melakukan analisis dan tindak lanjut apabila masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam tax amnesty sesuai Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak.
"Apalagi dengan dukungan MLA, tentu posisi pemerintah lebih kuat untuk melakukan penyelidikan demi kepastian hukum dan keadilan," paparnya.
(Baca juga: Habiburokhman: Perusahaan di Paradise Papers Berbeda dengan Milik Prabowo)
Ace menilai tak tertutup kemungkinan data Panama Papers dan Paradise Papers juga terkait dugaan pidana korupsi dan pencucian uang di masa lalu. Makanya, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan penyelidikan sepanjang belum kedaluwarsa.
Menurut Ace pola ini pernah terjadi di negara lain, misalnya Inggris, Finlandia, dan Australia, yang melibatkan pejabat negara. Dengan begitu, tuntutan mundur lazim dilakukan. Tak ada legitimasi moral lagi bagi mereka yang telah melakukan tindakan tercela ini.
"Hal ini telah ditunjukan oleh Perdana Menteri Islandia, David Gunnlaugsson, yang mengundurkan diri karena namanya disebut-sebut dalam dokumen Panama Papers itu," ungkapnya.
Ace menilai, meskipun telah mendapat pengampunan pajak, tindakan memanfaatkan tax havens jelas tidak dapat dibenarkan secara etis dan menjadi sebuah catatan hitam bagi siapa pun untuk mengikuti kontestasi politik. Sebab, salah satu tanggung jawab sebagai presiden adalah menjadi role model dan panglima penegakan hukum kualitas moralnya harus bisa menjadi contoh. Terlebih, Indonesia yang semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan.
"Dengan disebutnya nama Prabowo-Sandi dalam dua dokumen tersebut, layakkah keduanya menjadi presiden dan wakil Presiden? Apakah memang keduanya memiliki legitimasi moral dalam mengelola Indonesia yang sekarang sumber pendapatan negaranya bertumpu pada perpajakan?" pungkas dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4baXE0WN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
