TKN Adukan Lembaga Survei Tak Terdaftar
Wakil Direktur Hukum TKN Pasang Haro Rajagukguk - Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan.
Jakarta: Tim Hukum TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengadukan situs jurdil2019.org ke Bareskrim Polri. Situs itu mengeluarkan hasil hitung cepat (quick count) padahal tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami anggap bahwa jurdil2019.org ini menyalahi aturan tidak punya legalitas untuk melakukan quick count sehingga kami anggap ini sebuah pelanggaran,” kata Wakil Direktur Hukum TKN Pasang Haro Rajagukguk di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2019.
Pasang menuturkan publikasi hitung cepat yang dikeluarkan jurdil2019.org membuat masyarakat resah. Sebab, data yang dikeluarkan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Situs jurdil2019.org sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Tapi, dia berharap aduan ini jadi perhatian oleh polisi sebab sudah membuat masyarakat resah.
“Kami tadi sudah koordinasi dengan pihak Polri kami tujukan surat ke Kabareskrim untuk ditindaklanjuti lembaga-lembaga quick count yang tidak resmi atau tidak sah,” ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis lembaga survei yang terdaftar secara resmi. Sebanyak 40 lembaga survei dapat menyiarkan hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2019.
"Ada 40 lembaga survei yang terdaftar di KPU," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa, 16 April 2019.
Pasal 449 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menyebut Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Meski sudah terdaftar, KPU mengingatkan lembaga-lembaga survei ini untuk menyiarkan hasil hitung cepat sesuai waktu yang ditentukan undang-undang.
(Baca juga: 40 Lembaga Survei Terdaftar di KPU)
Adapun ke-40 lembaga survei yang terdaftar yakni:
1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research And Survey (IRES)
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
5. Charta Politika Indonesia
6. Indo Barometer
7. Penelitian dan Pengembangan Kompas
8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
9. Indikator Politik Indonesia
10. Indekstat Konsultan Indonesia
11. Jaringan Suara Indonesia
12. Populi Center
13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
14. Citra Publik Indonesia
15. Survey Strategi Indonesia
16. Jaringan Isu Publik
17. Lingkaran Survey Indonesia
18. Citra Komunikasi LSI
19. Konsultan Citra Indonesia
20. Citra Publik
21. Cyrus Network
22. Rataka Institute
23. Lembaga Survei Kuadran
24. Media Survey Nasional
25. Indodata
26. Celebes Research Center
27. Roda Tiga Konsultan
28. Indomatrik
29. Puskaptis
30. Pusat Riset Indonesia (PRI)
31. PT Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
33. Voxpol Center Research & Consultan
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
35. Cirus Curveyors Group
36. Arus Survei Indonesia
37. Konsepindo Research and Consulting
38. PolMark Indonesia
39. PT Parameter Konsultindo
40. Lembaga Real Count Nusantara
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
“Kami anggap bahwa jurdil2019.org ini menyalahi aturan tidak punya legalitas untuk melakukan quick count sehingga kami anggap ini sebuah pelanggaran,” kata Wakil Direktur Hukum TKN Pasang Haro Rajagukguk di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2019.
Pasang menuturkan publikasi hitung cepat yang dikeluarkan jurdil2019.org membuat masyarakat resah. Sebab, data yang dikeluarkan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Situs jurdil2019.org sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Tapi, dia berharap aduan ini jadi perhatian oleh polisi sebab sudah membuat masyarakat resah.
“Kami tadi sudah koordinasi dengan pihak Polri kami tujukan surat ke Kabareskrim untuk ditindaklanjuti lembaga-lembaga quick count yang tidak resmi atau tidak sah,” ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis lembaga survei yang terdaftar secara resmi. Sebanyak 40 lembaga survei dapat menyiarkan hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2019.
"Ada 40 lembaga survei yang terdaftar di KPU," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa, 16 April 2019.
Pasal 449 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menyebut Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Meski sudah terdaftar, KPU mengingatkan lembaga-lembaga survei ini untuk menyiarkan hasil hitung cepat sesuai waktu yang ditentukan undang-undang.
(Baca juga: 40 Lembaga Survei Terdaftar di KPU)
Adapun ke-40 lembaga survei yang terdaftar yakni:
1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research And Survey (IRES)
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
5. Charta Politika Indonesia
6. Indo Barometer
7. Penelitian dan Pengembangan Kompas
8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
9. Indikator Politik Indonesia
10. Indekstat Konsultan Indonesia
11. Jaringan Suara Indonesia
12. Populi Center
13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
14. Citra Publik Indonesia
15. Survey Strategi Indonesia
16. Jaringan Isu Publik
17. Lingkaran Survey Indonesia
18. Citra Komunikasi LSI
19. Konsultan Citra Indonesia
20. Citra Publik
21. Cyrus Network
22. Rataka Institute
23. Lembaga Survei Kuadran
24. Media Survey Nasional
25. Indodata
26. Celebes Research Center
27. Roda Tiga Konsultan
28. Indomatrik
29. Puskaptis
30. Pusat Riset Indonesia (PRI)
31. PT Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
33. Voxpol Center Research & Consultan
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
35. Cirus Curveyors Group
36. Arus Survei Indonesia
37. Konsepindo Research and Consulting
38. PolMark Indonesia
39. PT Parameter Konsultindo
40. Lembaga Real Count Nusantara
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
