40 Lembaga Survei Terdaftar di KPU
Komisioner KPU Wahyu Setiawan - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis lembaga survei yang terdaftar secara resmi. Sebanyak 40 lembaga survei dapat menyiarkan hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2019.
"Ada 40 lembaga survei yang terdaftar di KPU," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa, 16 April 2019.
Pasal 449 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menyebut Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.
Meski sudah terdaftar, KPU mengingatkan lembaga-lembaga survei ini untuk menyiarkan hasil hitung cepat sesuai waktu yang ditentukan undang-undang.
Pasal 449 ayat (2) mengatakan pengumuman hasil jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan di masa tenang.
Sementara Pasal 449 ayat (5) mengatakan prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat.
Aturan tersebut digugat oleh Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI) dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK menolak gugatan itu, sehingga hasil hitung cepat hanya boleh disiarkan mulai pukul 15:00 WIB.
"Memutuskan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Hakim MK, Anwar Usman.
(Baca juga: MK Tolak Uji Materi Publikasi Hitung Cepat)
Adapun ke-40 lembaga survei yang terdaftar yakni:
1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research And Survey (IRES)
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
5. Charta Politika Indonesia
6. Indo Barometer
7. Penelitian dan Pengembangan Kompas
8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
9. Indikator Politik Indonesia
10. Indekstat Konsultan Indonesia
11. Jaringan Suara Indonesia
12. Populi Center
13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
14. Citra Publik Indonesia
15. Survey Strategi Indonesia
16. Jaringan Isu Publik
17. Lingkaran Survey Indonesia
18. Citra Komunikasi LSI
19. Konsultan Citra Indonesia
20. Citra Publik
21. Cyrus Network
22. Rataka Institute
23. Lembaga Survei Kuadran
24. Media Survey Nasional
25. Indodata
26. Celebes Research Center
27. Roda Tiga Konsultan
28. Indomatrik
29. Puskaptis
30. Pusat Riset Indonesia (PRI)
31. PT Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
33. Voxpol Center Research & Consultan
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
35. Cirus Curveyors Group
36. Arus Survei Indonesia
37. Konsepindo Research and Consulting
38. PolMark Indonesia
39. PT Parameter Konsultindo
40. Lembaga Real Count Nusantara
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Ada 40 lembaga survei yang terdaftar di KPU," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa, 16 April 2019.
Pasal 449 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menyebut Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.
Meski sudah terdaftar, KPU mengingatkan lembaga-lembaga survei ini untuk menyiarkan hasil hitung cepat sesuai waktu yang ditentukan undang-undang.
Pasal 449 ayat (2) mengatakan pengumuman hasil jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan di masa tenang.
Sementara Pasal 449 ayat (5) mengatakan prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat.
Aturan tersebut digugat oleh Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI) dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK menolak gugatan itu, sehingga hasil hitung cepat hanya boleh disiarkan mulai pukul 15:00 WIB.
"Memutuskan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Hakim MK, Anwar Usman.
(Baca juga: MK Tolak Uji Materi Publikasi Hitung Cepat)
Adapun ke-40 lembaga survei yang terdaftar yakni:
1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research And Survey (IRES)
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
5. Charta Politika Indonesia
6. Indo Barometer
7. Penelitian dan Pengembangan Kompas
8. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
9. Indikator Politik Indonesia
10. Indekstat Konsultan Indonesia
11. Jaringan Suara Indonesia
12. Populi Center
13. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
14. Citra Publik Indonesia
15. Survey Strategi Indonesia
16. Jaringan Isu Publik
17. Lingkaran Survey Indonesia
18. Citra Komunikasi LSI
19. Konsultan Citra Indonesia
20. Citra Publik
21. Cyrus Network
22. Rataka Institute
23. Lembaga Survei Kuadran
24. Media Survey Nasional
25. Indodata
26. Celebes Research Center
27. Roda Tiga Konsultan
28. Indomatrik
29. Puskaptis
30. Pusat Riset Indonesia (PRI)
31. PT Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
32. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
33. Voxpol Center Research & Consultan
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
35. Cirus Curveyors Group
36. Arus Survei Indonesia
37. Konsepindo Research and Consulting
38. PolMark Indonesia
39. PT Parameter Konsultindo
40. Lembaga Real Count Nusantara
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
