Prabowo Dilaporkan ke Bawaslu
Barisan Advokat Indonesia (Badi) melaporkan Pidato Prabowo soal "tampang Boyolali" ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Foto Medcom.id Faisal Abdalla
Jakarta: Barisan Advokat Indonesia (Badi) melaporkan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kelakar Prabowo yang menyinggung 'tampang Boyolali' dinilai menimbulkan kegaduhan.
"Laporan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah candaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) Prabowo tersebut dilarang atau tidak secara hukum," kata Andi di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 7 November 2018.
Andi mengatakan yang berhak menentukan apakah canda tersebut merupakan pelanggaran pemilu atau tidak adalah Bawaslu. Sedangkan Bawaslu sendiri belum pernah menjadikan pidato Prabowo tersebut sebagai temuan, oleh karenanya Badi memutuskan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.
Badi mempertanyakan apakah candaan Prabowo tersebut dapat disebutkan penghinaan karena faktanya ada sebagian orang/kelompok yang telah menyampaikan aspirasinya merasa terhina dengan candaan tersebut.
Baca: Ucapan Prabowo Dianggap Menghina Warga Boyolali
Selain itu, Badi juga mempertanyakan apakah canda Prabowo soal 'tampang Boyolali' termasuk melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyebutkan bahwa peserta pemilu, tim kampanye, maupun pelaksana kampanye dilarang melakukan kampanye yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain.
"Fakta tentang peristiwa ini telah menyebar melalui rekaman video, oleh karenanya video itu bisa dianggap sebagai self evidence dan faktanya dianggap benar karena telah diakui Prabowo dengan permintaan maaf," imbuh Andi.
Untuk melengkapi laporannya, Badi membawa barang bukti berupa flashdisk berisi video rekaman Prabowo yang menyinggung soal 'tampang Boyolali'. Mereka menyangkakan pidato Prabowo tersebut melanggar unsur Pasal Pasal 280 ayat (1) huruf c juncto Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Agar tidak meluas dampaknya dan menjadi evaluasi semua pihak maka sudah seharusnya Bawaslu memberikan pandangannya melalui sebuah putusan yang didasarkan pada laporan. Karena Bawaslu tidak berinisiatif menganggap ini sebagai sebuah temuan," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
"Laporan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah candaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) Prabowo tersebut dilarang atau tidak secara hukum," kata Andi di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 7 November 2018.
Andi mengatakan yang berhak menentukan apakah canda tersebut merupakan pelanggaran pemilu atau tidak adalah Bawaslu. Sedangkan Bawaslu sendiri belum pernah menjadikan pidato Prabowo tersebut sebagai temuan, oleh karenanya Badi memutuskan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.
Badi mempertanyakan apakah candaan Prabowo tersebut dapat disebutkan penghinaan karena faktanya ada sebagian orang/kelompok yang telah menyampaikan aspirasinya merasa terhina dengan candaan tersebut.
Baca: Ucapan Prabowo Dianggap Menghina Warga Boyolali
Selain itu, Badi juga mempertanyakan apakah canda Prabowo soal 'tampang Boyolali' termasuk melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyebutkan bahwa peserta pemilu, tim kampanye, maupun pelaksana kampanye dilarang melakukan kampanye yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain.
"Fakta tentang peristiwa ini telah menyebar melalui rekaman video, oleh karenanya video itu bisa dianggap sebagai self evidence dan faktanya dianggap benar karena telah diakui Prabowo dengan permintaan maaf," imbuh Andi.
Untuk melengkapi laporannya, Badi membawa barang bukti berupa flashdisk berisi video rekaman Prabowo yang menyinggung soal 'tampang Boyolali'. Mereka menyangkakan pidato Prabowo tersebut melanggar unsur Pasal Pasal 280 ayat (1) huruf c juncto Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Agar tidak meluas dampaknya dan menjadi evaluasi semua pihak maka sudah seharusnya Bawaslu memberikan pandangannya melalui sebuah putusan yang didasarkan pada laporan. Karena Bawaslu tidak berinisiatif menganggap ini sebagai sebuah temuan," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
BERITA TERKAIT
