Jokowi Kesal Disebut Pak Lurah dan Dikaitkan dengan Penentuan Capres-Cawapres
Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2023, Rabu, 16 Agustus 2023. Foto: Tangkapan layar TV Parlemen
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar istilah "Pak Lurah". Istilah ini kerap disampaikan para tokoh ketika diminta bersikap terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Setiap ditanyakan capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir siapa Pak Lurah? Sedikit-sedikit Bapak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah adalah saya," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Baca juga: Ketua MPR: Kita Tidak Boleh jadi Negara Gagal dan Bangkrut
Ia menegaskan dirinya bukan seorang Lurah. Ia adalah Presiden RI. Karena itu ia sama sekali tidak berwenang dalam menentukan sosok capres atau cawapres.
Lurah adalah kode yang merujuk pada dirinya. Ia memahami dirinya dijadikan alibi dan tameng dalam berpolitik.
Menurutnya, hak penentuan capres dan cawapres ada di partai politik. Para pimpinan partai berhak dan memiliki kedaulatan dalam menentukan sosok yang bertarung di Pilpres.
"Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
"Setiap ditanyakan capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir siapa Pak Lurah? Sedikit-sedikit Bapak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah adalah saya," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Baca juga: Ketua MPR: Kita Tidak Boleh jadi Negara Gagal dan Bangkrut
Ia menegaskan dirinya bukan seorang Lurah. Ia adalah Presiden RI. Karena itu ia sama sekali tidak berwenang dalam menentukan sosok capres atau cawapres.
Lurah adalah kode yang merujuk pada dirinya. Ia memahami dirinya dijadikan alibi dan tameng dalam berpolitik.
Menurutnya, hak penentuan capres dan cawapres ada di partai politik. Para pimpinan partai berhak dan memiliki kedaulatan dalam menentukan sosok yang bertarung di Pilpres.
"Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
BERITA TERKAIT
