Makassar: Sebanyak 16 pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang sampai saat ini masih belum menetapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pemilihan kepala daerah 2024. 

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, mengatakan sejauh ini baru ada sebanyak sebanyak delapan yang telah menetapkan NPHD untuk anggaran pemilihan kepala daerah serentak 2024 mendatang di Sulawesi Selatan.

"Kemarin itu baru tiga. Hari ini ada lima (yang menetapkan NPHD)," kata Hasbullah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 11 Oktober 2023.
 

Baca: Belum Satu Daerah pun di Maluku Lakukan Rasionalisasi Anggaran Pilkada

Dia mengatakan kedelapan daerah yang melakukan penandatanganan NPHD di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Palopo, Kabupaten Takalar, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Bantaeng.

Sementara lainnya masih menunggu untuk penetapan atau penandatanganan. Namun PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, telah memerintah kepada kepala daerah untuk menganggarkan 40 persen pada anggaran perubahan 2023.

"60 persen (sisanya) pada anggaran pokok 2024 mendatang," jelasnya.

Olehnya itu Hasbullah berharap, pemerintah daerah bisa segera mungkin melakukan penandatanganan dan menetapkan NPHD anggaran pemilihan kepala daerah sehingga pesta demokrasi lima tahunan itu bisa diselenggarakan dengan baik. 

"Harus segera dituntaskan, kalau tidak kita tidak bisa Pilkada," ungkapnya.

Sementara Pemerintah Kota Makassar, kata Hasbullah, telah menganggarkan untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar. Namun masih menunggu kesepakatan antara KPU, Bawaslu, dan Pemkot.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DEN))