Jakarta: Ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal netralitas di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai hanya formalitas. Jokowi belum memberi contoh bagi jajarannya dalam mempraktikkan netralitas.

"Semua itu bagus, tapi saya katakan itu seruan tanpa teladan," kata analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis, 2 November 2023.

Arif menyinggung dua momen penting pada Senin, 30 Oktober 2023 lalu. Pertama, yakni saat Jokowi mengumpulkan penjabat (pj) kepala daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat. Kepala Negara memerintahkan sejumlah hal yang salah satunya soal netralitas dalam pemilu.
 

Baca: Makan Siang Tipu-Tipu

Momen kedua saat Jokowi makan siang bersama tiga bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dalam forum itu, Anies meneruskan pesan masyarakat agar Jokowi netral. Kepala Negara disebut merespons positif dan berjanji netral.

"Sayangnya, besoknya Jokowi kunjungan kerja ke Bali dan di sana Pak Jokowi ketemu relawan Arus Bawah Jokowi," ujar Arif.

Arif mempertanyakan kehadiran Jokowi dalam forum tersebut. Sebab, kunjungan kerja presiden dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang uangnya berasal dari masyarakat.

"Kalau Jokowi ketemu relawan untuk membahas pilpres, itu kontradiktif dengan apa yang sehari sebelumnya dinyatakan Jokowi. Itu seruan tanpa teladan," papar dia.

Arif tidak heran bila semakin banyak kepala daerah dan penjabat kepala daerah yang tidak netral menjelang pemilu. Sebab, Jokowi tidak memberi contoh yang baik atas ucapannya sendiri.

"Tidak usah kaget kalau bupati, gubernur, atau penjabat melakukan pembangkanan terhadap semua itu karena yang menyerukan sendiri melanggar apa yang diserukan," ucap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))