Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menyebut saksi dari parpol di tempat pemungutan suara (TPS) bukan kewajiban. Parpol diperkenankan menaruh saksi atau tidak. 

"Yang jelas bahwa saksi itu memang bukan sebuah kewajiban, tapi hak bagi parpol," kata Abhan di Kantor Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 21 Oktober 2018.

Abhan menyebut Bawaslu sebagai penyelenggara telah menyediakan pengawas pemilu hingga ke tingkat desa. Pihaknya bakal memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan. 

"Artinya kalau tidak ada saksi, diserahkan ke penyelenggara pun enggak apa-apa. Enggak ada masalah," imbuh dia. 

(Baca juga: Dana Saksi Upaya DPR Memojokkan Pemerintah)

Dengan begitu, kata dia, pembiayaan untuk saksi dari parpol tak perlu. Tapi, ia tak bisa memaksa bila parpol ingin meminta dana pada pemerintah. 

"Kalau partai menganggap penting ya ajukan saja, karena itu hak," sebut dia. 

Yang jelas, dana yang diberikan pemerintah pada Bawaslu saat ini untuk pelatihan saksi. 
"Undang-undang hanya memberi kewajiban kami untuk melakukan pelatihan saksi, itulah yang akan kami lakukan," kata Abhan.

<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GKdwDQXk" allowfullscreen></iframe>

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))