Jakarta: Keterwakilan perempuan dalam pemilu masih terganjal dengan proses di internal partai politik (parpol). Salah satu masalahnya ialah pada penempatan nomor urut calon legislatif (caleg) perempuan.

"Pemilu 2019, perempuan yang menjadi caleg Iebih banyak tersebar di nomor urut tiga, lima dan enam," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Menurut dia, nomor urut masih sangat berpengaruh terhadap keterpilihan calon, terutama dari sudut pandang pemilih. Hasil Pemilu 2009 dan 2014 menunjukkan 60 persen anggota legislatif terpilih bernomor urut satu. 

Tantangan lain yang dihadapi perempuan dalam pemilu ialah Iemahnya dukungan pendanaan. Persaingan terbuka antarcaleg termasuk persaingan mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya uang di dalam kampanye, membuat ruang persaingan caleg perempuan dengan laki-laki tidak setara.

"Kondisi ini juga semakin diperberat dengan tidak adanya batasan belanja kampanye yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017. Ketiadaan batasan belanja kampanye ini membuat setiap caleg bisa jor-joran mengeluarkan uang untuk kampanye, sepanjang yang bersangkutan memiliki akses yang besar terhadap sumber pendanaan," jelas Titi.

Perludem pun membuat lima rekomendasi untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, perlu ada penataan ulang ketentuan afirmasi dengan menempatkan perempuan di nomor urut satu di 30 persen daerah pemilihan.

Kedua, perlu dipikirkan mekanisme 'kursi yang dipesan' untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan. Ketiga, diberlakukan syarat minimal jangka waktu tertentu menjadi anggota partai untuk dicalonkan oleh partai pollitik.

"Keempat perempuan ditempatkan pada posisi strategis pengambil keputusan di partai politik dan terakhir adanya bantuan keuangan partai politik untuk pemberdayaan partai politik," ujar Titi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))